Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan penjelasan soal dalil tak beralasan yang diungkapkan oleh hakim MK di sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan penjelasan mengenai keterangan hakim MK dalam membacakan dalil permohonan di sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Mahfud MD mulanya ditanya pembawa acara terkait ditolaknya seluruh gugatan pemohon yakni kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan alasan 'tidak beralasan menurut hukum'.

Diberitakan TribunWow.com, penjelasan tentang hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi narasumber di program TV One, Kamis (28/6/2019).

Baca: Cerita Jokowi Gagal Makam Malam di Rumah Maruf Amin Gara-gara Sidang MK

Baca: Kisah Waryono dan Bondan Raih Cuan Melimpah dari Massa Aksi saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan hal itu bisa dinilai dari dua segi.

"Memang iya, saya bisa jawab dari dua segi, kalau bagi hakim itu tidak peduli masyarakat mau menilai apa. Hakim hanya bertugas mengatakan ini terbukti apa tidak, ternyata tidak terbukti," papar Mahfud MD menjelaskan alasan pertama.

"Nah di masyarakat bisa timbul macam-macam, 'masa begitu tidak terbukti?' Itu kan terserah saja," tambahnya.

Menurutnya, masing-masing paslon memiliki keadilan yang ingin ditegakkan.

Hal ini disebutkannya, dengan melihat perolehan suara pihak pemohon Prabowo-Sandi yakni 44 persen, sedangkan pihak terkait yaitu kubu 01 Joko Widodo-Maruf Amin peroleh 56 persen.

"Kalau Anda bilang itu makna itunya besar, mungkin karena dia didukung oleh 44 persen suara, lho yang juga mendapat keputusan merasa adil kan yang juga dapat 56 persen suara," jelasnya.

Baca: Perbincangan Jokowi-Maruf Saat Menunggu Sidang Putusan MK di Rumah Situbondo

Baca: Setelah Sidang Sengketa Pilpres 2019 Digelar, Aa Gym Beri Pesan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia

"Kalau malah dibalik yang benar 44 persen dengan fakta hanya seperti itu, ributnya lebih besar lagi, karena itu 56 persen," kata Mahfud.

"Oleh sebab itu kembali lagi saja ke hukum. Tidak bisa membuktikan di dalam dalil-dalil yang disampaikan sebagai isi pokok permohonan itu di dalam petitum atau positanya (dasar alasan)."

Mahfud menegaskan, ditolaknya seluruh gugatan, bukan bermakna sama sekali mengabaikan kebenaran.

"Itu bukan berarti mengabaikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam gugatan atau di dalam permohonan. Itu menolak permohonan seluruhnya itu isi petitum yang 1,2,3 sampai 15 itu, mungkin, jangan dikatakan itu enggak ada yang benar sama sekali."

"Mungkin ada yang benar, tapi tidak relevan, sehingga ditolak seluruh petitumnya. Adapun positanya (dasar alasan) mungkin ada bagian yang benar, tapi kecil, tidak mempunyai nilai sama sekali untuk mengubah isi putusan untuk tidak menolak seluruhnya."

Baca: Pesan Prabowo usai Hasil Sidang MK hingga Reaksinya saat Ditanya soal Pertemuan dengan Jokowi

Baca: Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019 Telah Usai, PKS: Saatnya Jadi Oposisi Kritis dan Konstruktif

"Kadang kala orang mengatakan 'lho MK sudah memeriksa berhari-hari kok menolak seluruhnya, masa tidak ada yang benar', lho yang selruhnya itu petitumnya, bukan pemeriksaanya itu," pungkas Mahfud mengakhiri.

Lihat video di menit ke 10:18:

Prabowo Kalah Pilpres

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstititusi (MK), memutuskan menolak gugatan pemohon, dalam hal ini pihak pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk seluruhnya.

Hal tersebut disampaikan oleh MK dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

"Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi pihak pemohon dan terkait untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

Baca: Usai Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019 Diputuskan MK, Jokowi: Mari Bersatu Kembali

Baca: Guyonan Maruf Amin soal Sidang MK Bikin Jokowi Tertawa

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," sambungnya.

"Demikian diputus dalam rapat permusyaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi," kata Anwar Usman.

Dalam sidang kali ini, para hakim MK membacakan pertimbangan keputusan secara bergantian.

Diketahui, tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan sejumlah dalil yang menurut mereka adalah bukti kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Akan tetapi MK menyatakan hanya mengadili perselisihan hasil Pemilu, sesuai dengan Pasal 24c ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara pelanggaran TSM menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca: Maruf Amin Bikin Jokowi Tertawa saat Nobar Sidang Putusan MK

Baca: Ini Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Putusan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 di MK

Selain itu, menurut MK, dalil 02 tidak beralasan menurut hukum.

Maka dengan ditolaknya seluruh gugatan tersebut, maka pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjadi pemenang kontestasi Pilpres 2019.

(TribunWow.com/Roifah Dzatu Azmah/ Atri Wahyu Mukti)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Mahfud MD Jelaskan Makna Dalil 'Tak Beralasan' oleh Hakim MK: Di Masyarakat Bisa Timbul Macam-macam