Pengamat: PAN dan Demokrat Tak Perlu Bergabung ke Koalisi Jokowi-Maruf
Oposisi yang elegan ditambah dukungan publik yang kuat, imbuh dia, akan dapat menjadi mitra kritis pemerintah membangun negeri ini.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai tidak perlu tambahan partai politik dari opsisi bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.
Menurut Ray Rangkuti, komposisi koalisi pemerintah dan oposisi sudah relatif seimbang.
"Karena itu pula, tidak perlu terlalu memaksakan agar lebih banyak partai masuk ke dalam koalisi Jokowi," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Minggu (30/6/2019).
Sebab, banyak parpol dalam deretan pendukung Jokowi juga dapat berakibat tidak baik bagi demokrasi Indonesia.
Baca: 5 Momen Kebersamaan Jokowi Maruf Amin Jelang Penetapan Presiden Wakil Presiden Terpilih oleh KPU
Baca: Ini Sosok yang Wakili Prabowo di Penetapan Presiden, Disambut Tepuk Tangan & Cium Tangan Maruf Amin
Baca: Denada Tulis Curhatan Menyentuh untuk Jerry Aurum yang Terjerat Kasus Narkoba, Selalu Beri Dukungan
Baca: Inter Milan dan Kesepakatan Anti-Juventus dalam Penjualan Pemain
Baca: Sering Bergaya Hidup Mewah, Beginilah Tampilan Dapur Barbie Kumalasari yang Jadi Sorotan
"Keseimbangan kekuasaan tidak berjalan dengan semestinya," tegas Ray Rangkuti.
Dengan lima partai yang ada saja, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)--komposisinya sudah hampir 60 persen kursi legislatif dikuasai oleh petahana.
Apalagi jika kata dia, Partai Demolrat atau Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung dalam kekuasaan Jokowi-KH Maruf Amin.
Dia menegaskan, negara demokrasi yang kuat harus diimbangi oleh kekuatan oposisi yang elegan.
"Selain kualitas oposisinya harus dikembangkan, besaran pendukungnya juga harus berimbang," ucap Ray Rangkuti.
Oposisi yang elegan ditambah dukungan publik yang kuat, imbuh dia, akan dapat menjadi mitra kritis pemerintah membangun negeri ini.
"Dan itu akan membuat negara kita kuat dan bergerak dinamis," kata dia.
Di bagian akhir Ray Rangkuti menegaskan, hanya Presiden yang kurang percaya diri yang menginginkan serta membutuhkan banyak dukungan kepadanya.
"Tapi presiden yang juga memperhatikan betapa demokrasi harus dikelola, ia juga akan mendorong lahir dan kuatnya gerakan oposisi," jelasnya.
