5 Berita Terkini Soal Koalisi: Gerindra-PKS Belum Tentukan Sikap Politik, Demokrat Belum Satu Suara
Inilah lima berita terkini soal koalisi. Gerindra belum tentukan sikap dan Demokrat belum satu suara.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Daryono
Secara pribadi, Mardani setuju jika PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat memutuskan menjadu opsisi.
Dengan demikian, terdapat lima partai pendukung pemerintah dan empat partai oposisi di parlemen.
Baca: PKS Ajak Partai Pendukung Prabowo-Sandi Jadi Oposisi
Baca: Sarankan Gerindra, PAN dan PKS Tetap Oposisi, Politikus NasDem : Baik Bagi Demokrasi
3. Gerindra belum tentukan sikap
Sama seperti PKS, Gerindra juga belum menentukan sikap politik setelah pembubaran koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
"Kami masih punya waktu cukup panjang sampai dengan pelantikan sehingga proses ini akan terus berlangsung," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
"Insya Allah perkembangan itu saudara-saudara (media) akan ikuti semua," tambahnya saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Menurut Muzani, Partai Gerindra akan terus berkomunikasi dengan empat partai lainnya mesti secara resmi tak lagi berada dalam satu koalisi.
Keempat partai tersebut yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.
Di sisi lain, kelima sekjen parpol telah menyepakati pembentukan kaukus yang bertujuan sebagai wadah komunikasi politik secara informal.
Muzani mengatakan, melalui kaukus tersebut, partai yang pernah mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dapat membahas langkah-langkah kerja sama di berbagai forum.
Baca: Gerindra Tolak Rekonsiliasi Untuk Bagi-bagi Jabatan
Baca: Peluang Gerindra, PAN dan Demokrat Gabung Jokowi, Mahfud MD Sindir Pendukung Fanatik: Kecewa Sendiri
4. Wasekjen Gerindra persilakan bila ada yang mau gabung ke koalisi Jokowi
Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade buka suara terkait sejumlah partai di koalisi Prabowo-Sandi yang ingin bergabung dengan Jokowi.
Apalagi Prabowo telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pasca-putusan MK.
Menurutnya, alasan Prabowo membubarkan koalisi Adil dan Makmur untuk mengembalikan mandat partai masing-masing.