"Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri Satrio saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," imbuhnya.

Soal peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Hendri Satrio menyebut hal itu bisa terjadi tergantung dengan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra.

Hendri Satrio menyebut jika sampai Prabowo masih memutuskan untuk menjadi oposisi, maka hal itu tidaklah mudah.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo."

"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio.

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.

Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.

Prabowo-Sandi Bubarkan Koalisi

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).