Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Bicara Soal Koalisi, Pengamat Ini Sebut Jokowi Tak Perlu Menambah Lagi Partai

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut jika Jokowi tak perlu lagi menambah koalis di barisannya karena dianggap sudah cukup.

Bicara Soal Koalisi, Pengamat Ini Sebut Jokowi Tak Perlu Menambah Lagi Partai
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) memberikan salinan penetapan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut jika Jokowi tak perlu lagi menambah koalis di barisannya karena dianggap sudah cukup.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, membahas soal partai politik yang sudah mulai tampak kencenderungan dari oposisi menjadi koalisi pemerintah setelah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Adi Prayitno mengaku tidak bisa membayangkan jika partai oposisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, serta Demokrat dipaksa untuk memuji Jokowi ketika menjadi koalisi.

Hal tersebut disampaikan Adi Prayitno dalam tayangan Primetime News unggahan kanal YouTube metrotvnews, Senin (1/7/2019).

Baca: Analis Tanya Kemungkinan Anak Jokowi Jadi Menteri Bila AHY Presiden, Ferdinand Sebut Soal Takdir

Baca: Ada Ganjalan dalam Pertemuan Jokowi dengan Prabowo

Adi Prayitno menganggap partai yang ada dalam koalisi Jokowi saat ini sudah sangat cukup dan tidak perlu ditambah lagi.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, membahas soal partai politik yang sudah mulai tampak kencenderungan dari oposisi menjadi koalisi pemerintah setelah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, membahas soal partai politik yang sudah mulai tampak kencenderungan dari oposisi menjadi koalisi pemerintah setelah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, Senin (1/7/2019). (YouTube metrotvnews)

"Jadi menurut Anda sebaiknya memang tidak ada lagi yang bergabung? Atau boleh satu atau dua lagi yang bergabung?" tanya Zilvia Iskandar sang pembawa acara.

"Kalau ingin aman-aman banget bolehlah satu, tapi tidak kemudian secara mayoritas. Misalnya ada satu partai yang perolehan suaranya di angka tujuh sampai delapan persen," jawab Adi Prayitno.

Adi Prayitno juga menggarisbawahi persyaratan partai yang akan menjadi koalisi haruslah sepemikiran dengan jajaran Jokowi.

Jangan sampai ada partai yang sebenarnya tidak bisa sehati dengan Jokowi namun memaksakan diri untuk bergabung.

Baca: Respons PPP Sikapi Keinginan PKB Dapat 10 Menteri dalam Kabinet Jokowi-Maruf Amin

Baca: Langkah Jokowi Usai Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, Bertemu Pimpinan Parpol hingga Bicara Kabinet

"Ini dengan catatan, bahwa partai-partai yang kemudian ingin diajak oleh Jokowi ini harus sesuai dengan program kerja, visi misi, dan nawacita yang diinginkan oleh Pak Jokowi."

"Jangan sampai ini justru berpotensi menjadi duri dalam daging," terang Adi Prayitno.

Adi Prayitno menyebut oposisi menjadi koalisi bukanlah hal yang mudah lantaran sangat bertolak belakang.

"Karena ini enggak gampang Zilvia, bahwa menyatukan dua kolam yang selama ini fragmentasinya begitu ekstrem, kemudian berlabuh dalam satu haluan," ujar Adi Prayitno.

Adi Prayitno mengaku tidak bisa membayangkan ketika PAN, Gerindra, hingga Demokrat menjadi koalisi dan dipaksa untuk ikut memuji Jokowi.

Baca: Tiga Masukan Mardani Ali Sera Terkait Komposisi Kabinet Jokowi-Maruf Amin

Baca: Pertengahan Bulan Ini, Jokowi Mulai Bahas Jajaran Menteri Pemerintahan Ke Depan

Dengan berpindahnya oposisi ke koalisi, hal ini nantinya juga menjadi tantangan psikologi politik.

"Itu enggak gampang, kan kita tidak bisa membayangkan misalkan ya, tiba-tiba PAN, Gerindra, ataupun Demokrat dipaksa untuk muji-muji Jokowi, sesuatu hal yang selama ini tidak pernah dilakukan," tuturnya.

"Ini juga kendala psikologi politik yang harus dibayangkan," imbuhnya.

Berikut video lengkapnya (menit ke-1.18):

Mahfud MD Prediksi Partai Oposisi yang Bergabung ke Jokowi

Diketahui, Mahfud MD menyebut ada tiga partai yang hampir dapat dipastikan akan bergabung pada koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf.

Di antaranya adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Demokrat, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertahan menjadi oposisi.

Baca: Tim Hukum TKN Bertemu Jokowi di Istana Bogor

Baca: Jusuf Kalla Ungkap Perbedaan Saat Bersama SBY dan Jokowi

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD dalam wawancara unggahan kanal YouTube metrotvnews, Minggu (30/6/2019).

"Dan kemarin sudah terjadi kan, pertama BPN sudah dinyatakan bubar, kemudian koalisi paslon 02 bubar, partainya disilakan sendiri-sendiri."

"Dan hampir dapat dipastikan tiga partai, Gerindra, PAN, dan Demokrat itu akan bergabung, tinggal PKS yang tidak," terang Mahfud MD.

Berikut video lengkapnya:

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Bahas Partai Oposisi, Pengamat: Tak Bisa Bayangkan PAN, Gerindra, Demokrat Dipaksa Puji Jokowi

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunWow.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas