Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Respons PPP Sikapi Keinginan PKB Dapat 10 Menteri dalam Kabinet Jokowi-Maruf Amin

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan hak masing masing partai mengajukan nama-nama untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Respons PPP Sikapi Keinginan PKB Dapat 10 Menteri dalam Kabinet Jokowi-Maruf Amin
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Bahwa setiap partai karena belum bertemu, belum bersepakat, tentu boleh dong setiap partai yang ada di koalisi itu menyampaikan sudut pandang tentang apakah koalisi pemerintahan yang akan datang perlu mengambil partai yang ada di koalisinya Pak Prabowo," katanya.

Apalagi saat ini partai-partai yang ada di parlemen, cenderung kurang setuju terhadap wacana bergabungnya partai di luar KIK.

"Apalagi kan di dalam koalisi partai ini (KIK) kan juga belum tahu kita apakah semua dapat portofolio di kabinet atau tidak. itu kan belum tahu juga," katanya.

Isu susunan kabinet

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet pemerintahan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Ma'ruf Amin.

"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi," ujar Moeldoko sembari tertawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.

"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Tribunnews.com/ Theresia Felisiani)

Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.

"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.

Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri

Baca: Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menteri Hukum dan HAM Lagi? Jadi Nanti Tiga Kali Itu

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas