Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan hak masing masing partai mengajukan nama-nama untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Pernyataan Arsul tersebut menyikapi sikap PKB yang mengusukan 10 nama menteri dan Golkar yang menyebut pantas mendapatkan jatah 5 kursi di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Untuk partainya, menurut Arsul Sani tidak akan mengekspresikan harapan jatah menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.

"Itu hak masing-masing, berharap kan boleh, ada yang berharapnya seperti PKB yang diekpresikan, ada yang berharapnya di dalam hati seperti PPP. Kami ingin berharap dalam hati saja lah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/7/2019).

Baca: Langkah Jokowi Usai Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih, Bertemu Pimpinan Parpol hingga Bicara Kabinet

Baca: Bacakan Pernyataan Sikap, Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi Beda Pendapat

Baca: KPU Masih Menimbang-nimbang Pentingnya Hadirkan Saksi Untuk Sengketa Hasil Pileg 2019

Menurut Arsul tidak ada yang tahu mengenai portofolio atau struktur kabinet Jokowi-Maruf Amin nanti.

Pihak yang tahu bagaimana kabinet ke depan hanya Jokowi sendiri.

"Soal bagaimana portfolio di kabinet, siapa orangnya, itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah SWT," tuturnya.

Menurutnya rencana Jokowi mengkomunikasikan dengan internal koalisi dalam menyusun kabinet bukan merupakan bagian dari resistensi 9 partai pengusung terhadap masuknya partai baru ke dalam pemerintahan.

Pembicaraan internal patai koalisi Indonesia Kerja (KIK), hanya untuk memberi saran apakah perlu atau tidak menambah partai koalisi.

Baca: Yakin Suaminya Tak Bersalah Soal Ikan Asin, Menurut Barbie Kumalasari Ada yang Perlu Diluruskan

Baca: Patuhi Keputusan Pemerintah, GOJEK Berlakukan Tarif Baru di 41 Kota

"Bahwa setiap partai karena belum bertemu, belum bersepakat, tentu boleh dong setiap partai yang ada di koalisi itu menyampaikan sudut pandang tentang apakah koalisi pemerintahan yang akan datang perlu mengambil partai yang ada di koalisinya Pak Prabowo," katanya.

Apalagi saat ini partai-partai yang ada di parlemen, cenderung kurang setuju terhadap wacana bergabungnya partai di luar KIK.

"Apalagi kan di dalam koalisi partai ini (KIK) kan juga belum tahu kita apakah semua dapat portofolio di kabinet atau tidak. itu kan belum tahu juga," katanya.

Isu susunan kabinet