TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik pendukungan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diingatkan tidak bergabung dalam pemerintahan setelah pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.

Direktur DIKSI Indonesia Sebastian Salang mengatakan, pemerintah harus dikontrol dari pihak luar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya tindakan korupsi.

"Kami mengingatkan para eks partai politik pendukung 02 (Prabowo- Sandiaga) harus tetap pertahankan sisi oposisi, berada di luar itu juga menjadi tugas penting bagi pemerintahan," tutur Sebastian di Jakarta, Rabu (11/7/2019).

Baca: Dituduh Barbie Kumalasari Lakukan Panjat Sosial, Bagus Sang Mantan Suami: Gak Mau Tahu Urusan Dia!

Baca: Persib Tak Bisa Lebih Baik dalam Kondisi Saat Ini, Apa Langkah Robert Rene Alberts?

Menurut Sebastian, partai politik yang menjadi oposisi harus menyampaikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, jika programnya benar maka perlu dipuji dan jika salah harus ditegur agar lebih baik.

"Kita perlu pemerintah yang kuat dan kita juga perlu pengontrol yang kuat. Pemerintah juga harus beri ruang oposisi, dalam membangun demokrasi yang baik," tuturnya.

Sebastian menilai, menjadi oposisi menang tidak mudah dan pastinya terdapat godaan untuk bergabung ke dalam pemerintahan dengan imbalan diberikan kursi menteri.

"Godaan bergabung itu besar dan partai politik di Indonesia itu belum tahan lapar. Demokrat juga bisa tergoda jika ditawarkan menteri di pemerintahan, PAN dan Gerinda pun bisa tergoda," pungkasnya.