TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Pelatih Kepala Tim Taekwondo XVIII Maluku John Hititeuw mengatakan, Penggunaan Protector Scoring System (PSS) yang mulai diterapkan oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI pada Ajang PON XVIII Riau 2012 menilai terkesan memaksakan kehendak.

Apalagi waktu Sosialisasi yang hanya diberikan PBTI hanya 2 hari untuk mempraktekkan dan itu dinilai belum cukup untuk menerapkan sistem tersebut di PON-18.

"Pengunaan PSS ini terkesan memakasakan kehendak karena sosiaslisasinya terkesan mendadak Oleh PBTI, setibanya di Riau kami pelatih wajib mengikuti tes," ungkap Jhon Hititeuw.

Menurutnya, penggunaan Protector Scoring System, PSS dalam radius 100 meter harus benar-benar clear karena jika ada gangguan yang berasal dari Sinyal Handphone, atau alat elektronika lainnya akan mengganggu dari fungsi PSS itu sendiri.

"Harus hati–hati benar jika menerapkan tekhnologi seperti ini karena sangat sensitif," kata John yang sudah menekuni porfesi Pelatih sejak lima PON berturut-turut.

Selain itu Jhon Hititeuw juga menyoroti rekrutmen wasit hakim yang dilakukan oleh PBTI dalam pelaksanaan PON XVIII ini. Dikatakan, sebanyak 18 wasit yang direkrut PBTI untuk memimpin pertandingan di PON XVIII Riau sangat tidak aspiratif. 18 Wasit Taekwondo yang dipercaya memimpin itu masing-masing berasal Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa tengah.

"Tidak ada satu pun wasit yang dipanggil berasal dari luar Jawa seperti Maluku atau daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia. Padahal Maluku memiliki 9 wasit tapi tidak pernah mendapat kesempatan meimpin pertandingan setingkat PON," papar John.