Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua baru saja mendapatkan anggaran tambahan yang bersumber dari APBN.
Kepastian itu didapatkan setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PB PON XX dan PEPARNAS XVI PAPUA Tahun 2021 di Auditorium Kemenpora, Senin (27/9/2021).
Perjanjian kerjasama bernomor: 09.27.09/PPK-PKS/D.IV-5/1X/2021 dan nomor 29.27.09/PPK/PKS/D.IV-5/IX/2021 ini terkait Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah atas Dana Tambahan APBN untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Firtian Judiswandarta, selaku Plt, Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga (SIOR) Kemenpora.
Sementara dari PB PON dan Peparnas diwakili, Doren Wakerkwa Jabatan, Ketua Harian Panitia Besar Pekan Paralimpik Nasional (PB PEPARNAS XVI).
Acara ini disaksikan langsung oleh, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Dr. Sunarta, S.H, M.H, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, Deputi Bidang PIP Polsuskam BPKP, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran DJA Kemenkeu.
Menpora Amali dalam sambutannya, menjelaskan, bahwa anggaran penambahan anggaran tambahan untuk PON XX dan Peparnas XVI atas permohonan dari Ketua PB PON XX, yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo..
“Prosesnya memang panjang. Karena kita harus hati-hati menyangkut administrasi. Saya khususnya berpesan kepada teman-teman Kemenpora agar pelaksanaan PON XX, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi,” ujar Menpora Amali.
Menurut Menpora Amali, kesuksesan prestasi tuan rumah Papua di PON, harus diikuti dengan kesuksesan penyelenggaraan.
Oleh karena iu, panitia besar PON dan Peparnas harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kontingen dari berbagai tanah air.
“Harus membuat rasa nyaman membuat rasa aman supaya tidak ada yang pulang dari Papua punya kesan yang tidak baik. Saya berharap PB PON melaksanakan itu dan pasti bisa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menpora mengingatkan selain kesuksesan prestasi dan penyelenggaraan, sukses administrasi juga hal yang penting pada pelaksanaan PON, terutama terkait laporan dan penggunaan keuangan negara dalam kegiatan tersebut.
“Itulah sebabnya, kami mengundang kehadiran dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, agar membuat kita tenang, tetapi hati-hati. Jangan sampai disaksikan Jamintel dan Dirtipikor Polri tapi kemudian pekerjaan kita sembrono,” tegasnya.
Terkait adanya perbedaan jumlah yang ditandatangani dalam perjanjian kerjasama dan anggaran yang disetujui Kemenkeu, Menpora Amali menjelaskan bahwa sebagiannya masih dilengkapi administrasinya.
“Jadi yang ditandatangani tadi yang sudah lengkap administrasinya. Kenapa kita lakukan seperti itu, karena kita ini hanya menjadi tempat lewat. Jadi ini tidak dikelola Kemenpora. Dana dari kementerian keuangan, dari BA BUN langsung disalurkan melalui PB PON dan Peparnas,” pungkasnya.
Dana tambahan yang disahkan Kementerian Keuangan untuk PON sebesar Rp 1,4 Triliun.
Penyaluran terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan sebesar 70 persen dari total bantuan yang disetujui, dan tahap kedua 30 persen akan dicairkan jika Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) minimal 80 persen dari anggaran tahap pertama telah diselesaikan.
Dalam tahap pertama ini, PB PON mendapatkan sekitar Rp 715 miliar dan PB Peparnas sebesar Rp 116 miliar.
