Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Komisi VI DPR Tidak Mengetahui Alasan Pengembang Apartemen Meikarta Tak Hadiri RDP

Rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek apartemen Meikarta hari ini batal digelar

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Komisi VI DPR Tidak Mengetahui Alasan Pengembang Apartemen Meikarta Tak Hadiri RDP
Tribunnews/Fersianus Waku
Komisi VI DPR batal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Apartemen Meikarta, Cikarang, membahas gugatan yang dilayangkan MSU kepada sejumlah konsumen ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, yang dipersoalkan konsumennya gagal digelar hari ini, Rabu, 25 Januari 2023.

Batalnya rapat ini karena Presiden Direktur PT MSU yang diundang di rapat ternyata tidak hadir. DPR sedianya ingin mendapatkan informasi dari manajemen PT MSU seputar gugatan yang dilayangkan perusahaan kepada sejumlah konsumen yang menjadi pembeli unit Apartemen Meikarta.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pihaknya telah mengundang perwakilan PT MSU, namun tak hadir. Pihaknya tidak mendapat pemberitahuan ihwal ketidakhadiran tersebut.

"Jadi kita lanjutkan (rapat). Minimal kita sampaikanlah aspirasi dari teman-teman dan masyarakat," kata Hekal di ruang rapat Komisi VI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Hekal menuturkan, pada 18 Januari 2023 kemarin Komisi VI telah menerima audiensi dari Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Saat itu sejumlah konsumen Meikarta menyampaikan bahwa penyerahan unitnya terlambat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Baca juga: Direksi Pengembang Meikarta Tak Hadir di Undangan Rapat dengan Komisi VI DPR

Berita Rekomendasi

"Dan masih banyak unit yang belum dibangun serta tidak terlihat progres fisiknya," ujar Hekal.

Di sisi lain, kata Hekal, konsumen telah melakukan pembayaran uang muka dan ada yang sudah lunas juga masih cicilan.

"Di sisi lain konsumen tersebut telah melakukan pembayaran muka, ada yang sudah lunas, dan ada yang masih nyicil walaupun dihadapkan dengan pandemi," ucapnya.

Baca juga: Konsumen Meikarta: Secara Matematis, Pengembang Tak Mungkin Bisa Serah Terima Unit di 2027

Sebagai informasi, PT MSU, pengembang proyek Meikarta menggugat PKPKM senilai Rp 56 miliar.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. PT MSU menggugat 18 orang konsumen Meikarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan pencemaran nama baik yang dinilai merugikan perusahaan.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh PT MSU dengan nomor perkara pengadilan 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas