Kekurangan Pasokan Rumah Masih 12 Juta Unit, Ini Kendala Wujudkan Target Zero Backlog di 2045
Pemerintah menargetkan zero backlog (nol kekurangan) rumah untuk masyarakat pada tahun 2045.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan zero backlog (nol kekurangan) rumah untuk masyarakat pada tahun 2045. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, saat ini angka backlog nasional masih tercatat cukup besar yakni 12 juta.
"Backlog saat ini 12,75 juta keluarga yang tak memiliki rumah di Indonesia. Ini berdasarkan data badan pusat statistik, Kementerian PUPR, dan REI (real estate Indonesia)," ucap Nixon saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (8/10/2023).
Ia membeberkan sejumlah tantangan dalam mewujudkan zero backlog.
Tantangan utama adalah adanya kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dengan istilah Desil, yang memang dinilai sangat sulit untuk memiliki rumah.
BTN bersama Pemerintah juga sedang merumuskan aturan untuk masyarakat yang memang tidak mampu membeli rumah.
"Desil 1, 2, 3 itu benar-benar segmen yang tak mampu untuk mengangsur. Pekerjaan rumah terbesar ada di sana, kalau kalau desil 4 atau 5 itu mungkin lebih memungkinkan," papar Nixon.
"Tapi desil 1, 2, 3 mungkin harus dipikirkan skema lain. apakah sewa atau cara lain, di mana mereka kemampuannya untuk mengangsur," lanjutnya.
Nixon pun optimis Indonesia di usia yang ke-100 tahun pada 2045 nanti mampu mewujudkan zero backlog, atau setidaknya mendekati.
Baca juga: Backlog Perumahan Mencapai 12,7 Juta Unit, Peran BP Tapera Diminta Lebih Optimal
Dia menegaskan, seluruh pihak terkait mulai dari Pemerintah pusat perlu bergotong royong untuk mencapai target tersebut.
"Kita sangat dorong, kita sangat ingin sekali 100 tahun indonesia merdeka, negara ini bisa benar-benar katakanlah mendekati zero backlog, untuk zero sama sekali itu ya sulit ya," ujar Nixon.
Baca juga: Atasi Backlog Hunian, Perumnas Sinergi dengan Lembaga Pendidikan
"Sudah pasti kita bersama Pemerintah yakni Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait untuk bisa menghasilkan skema yang bisa mendorong orang bisa memiliki rumah lebih layak," pungkasnya.
