Penasihat Hukum Sapphire Grup, Rusdianto Matulatuwa menyoroti perihal Permen Nomor 4 Tahun 2021 yang dinilainya justru kurang mendukung iklim pertumbuhan properti untuk menunjang ketersediaan hunian sebagaimana dorongan pemerintah.

Menurutnya, Permen tersebut lahir secara tidak mendasar dengan asas dan jauh dari ketelitian. Sehingga kondisi tersebut membuat para pelaku bisnis kesulitan.

“Padahal dari UU Cipta Kerja sudah menjadi payung hukum yang kuat, namun tetap harus ada aturan turunan. Permen tersebut kurang mengakomodir keberadaan KBLI 68111. Maka, ada penafsiran liar di tingkat daerah karena kerancuan tersebut. Ini sebuah kelalaian,” katanya.

Rusdianto mengatakan, banyak pelaku bisnis yang kesulitan melanjutkan proyek lantaran hal tersebut.

Dirinya menyebutkan, penafsiran berbeda di tingkat daerah salah satunya berujung dengan kemunculan persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang membutuhkan biaya tersendiri.

“Ini yang memberatkan, karena pada akhirnya biaya ini berpengaruh pada produksi yang tidak sebanding dengan nilai investasi,” ujarnya.

“Sangat tidak adil ketika Developer perumahan yang membangun perumahan di atas lahan hanya beberapa hektar, ketika kumulasi jumlah bangunannya melebihi 10.000 m2 maka kewajiban penyusunan dokumen lingkungannya disamakan dengan developer yang membangun perumahan bahkan “kota baru” di atas lahan puluhan bahkan ratusan hektar,” imbuhnya.

Rusdianto menyebutkan, Kementerian LHK sendiri mengakui adanya kekurangan tersebut. Oleh karenanya, pihaknya pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan, agar aturan tidak hanya mengikat pemohon, namun juga pihak yang terkait.

“Kami berharap pemerintah segera melakukan recovery. Jika tidak, maka sebaiknya ada uji materi Permen yang menyangkut dengan UU Cipta Kerja dan administrasi negara ke Mahkamah Agung,” katanya.