Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan skema agar warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan atau kawasan kumuh di kota-kota besar bisa memiliki rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap bahwa mereka yang tinggal di kawasan kumuh kota-kota besar biasanya warga yang belum terdata.

Hal itu disampaikan Fahri ketika acara dialog "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di BTN Tower, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Baca juga: Jadi Bidikan Investor Lokal dan Asing, Begini Prospek Industri Properti di Bali

"Ada perhatian serius dari Bapak Presiden untuk menyisir yang paling bawah. Orang-orang yang tidak terdata, orang-orang yang unrecognized, unrecorded. Ini yang perlu kita sisir karena mereka sering kali tumpah ruah di ruang-ruang kota dan akhirnya tinggal di kolong jembatan, rumah gerobak, atau shelter," katanya.

Pemerintah sedang merumuskan skema perumahan bagi orang-orang yang tinggal di kolong jembatan itu karena kalau untuk kategori masyarakat yang di atasnya, sudah ada fasilitas yang disediakan.

Ia menjelaskan bahwa sudah ada program seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disebut sudah berjalan baik.

Bahkan, kata dia, rencananya ada peningkatan jumlah FLPP sebesar 800 ribu hingga 1 juta.

Nah, kelompok masyarakat yang belum teridentifikasi atau "unrecorded" ini lah yang juga harus menjadi perhatian.

"Soal skemanya, tentu kita lagi membicarakan dengan Kementerian Keuangan. Yang unrecorded yang di bawah ini harus di-address," ujar Fahri.

Baca juga: PPN Naik Jadi 12 Persen, Ini Strategi Industri Properti Jaga Kinerja Penjualan

Ia menambahkan, tujuan utama dari program 3 juta rumah bukan hanya sekadar menyediakan tempat tinggal.

Namun, juga sebagai bagian dari upaya pemberantasan kemiskinan.

Fahri pun menekankan pentingnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang menjadi salah satu isu besar di kawasan permukiman kumuh.

"Presiden secara khusus bilang tentang MCK. Kita mau 100 tahun merdeka, banyak rumah yang gak punya MCK. Orang buang air di sungai, buang air di laut, buang air di tengah hutan. Ini kan luar biasa. Nah hal-hal seperti ini menurut saya (perlu) di-address," pungkas Fahri.