"Rebutan warisan, gono-gini, istri nomor satu dengan istri nomor dua, anak istri satu-istri nomor dua dan sebagainya ini rebutan, kita masukan ke low intensity konflik," ungkapnya.

Baca juga: Libatkan Oknum BPN Hingga Polisi-PATK, Pemerintahan Prabowo Harus Berani Berantas Mafia Tanah

"Konfliknya rendah. Tidak ada impact. Impactnya hanya antar individu keluarga dengan keluarga yang lain. Tapi tetap membutuhkan mediasi dari BPN," sambung dia.

Kedua, kata Nusron, adalah high intensity conflict.

Biasanya yang masuk kategori tersebut adalah konflik antara individu dengan korporasi, korporasi dengan korporasi, dan korporasi dengan negara. 

"Ini totalnya 374 kasus," ujarnya.

Ketiga, ungkapnya, political intensity conflict atau konflik yang bisa menghasilkan dampak politik.

Baca juga: Menteri Nusron Beberkan 3 Strategi Berantas Mafia Tanah di Tahun 2025

Biasanya, lanjut Nusron, adalah konflik tanah yang melibatkan rakyat melawan negara. 

"Jadi misal pengadaan tol melibatkan melibatkan rakyat. Atau IKN. Ini akan punya dampak politik kalau tidak ditangani secara lebih serius. Ini totalnya afa 47 kasus. Kayak misalnya dulu kasus Wadas. Rakyat dengan negara untuk kasus waduk misalnya," kata Nusron.

"Itu juga bagian dari political intensity conflict. Jadi kasus-kasus ini kita petakan di sini untuk memudahkan masing-masing," ucapnya.

Nusron mengatakan penanganan kasus pertanahan dalam ketiga kategori tersebut memerlukan pendekatan penyelesaian masing-masing.

"Kalau political intensity conflict pendekatannya pasti secara politik. Tidak bisa didekati secara normatif. Pasti ada jurus-jurus politiknya," kata dia.