Ringkasan Berita:

• Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026 untuk sebanyak 400.000 unit rumah.
• Pelaksanaan renovasi rumah di wilayah perkotaan menghadapi tantangan terbatasnya lahan serta kompleksitas persoalan tata ruang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026. Terkait ini, Presiden Prabowo juga sudah memberikan arahan terkait percepatan program renovasi rumah. 

“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” ujar Fahri usai bertemu Presiden Prabowo bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (30/12/2025). 

Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah, khususnya di wilayah perkotaan adalah terbatasnya lahan serta kompleksitas persoalan tata ruang. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.

“Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," kata dia.

"Inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” pungkasnya.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, filosofi utama dari Program 3 Juta Rumah adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat.

"Jadi tidak mungkin program 3 juta rumah ini dibangun semua oleh pemerintah dan disiapkan oleh pemerintah," kata Sri di kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia bilang, tugas pemerintah adalah memberikan insentif agar pengembang perumahan lebih banyak lagi yang membangun rumah.

Baca juga: Prabowo Setujui Renovasi Rumah Rakyat hingga 2 Juta Unit, Lembaga Khusus Disiapkan

Insentif itu seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang isinya menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Setiap turun ke lapangan, kami biasanya kunjungan ke mal pelayanan publik melihat PBG ini berapa hari [pengerjaannya] di sini ada kendala enggak," ujar Sri.

"Kemudian peraturan kepala daerahnya sudah sesuai engggak, yang kemudian sudah diterbitkan petunjuk teknis dari Pak Mendagri. Itu kami dorong terus," sambungnya.

Kemudian ia juga mengatakan jika pemerintah daerah memiliki program di bidang perumahan, pemerintah pusat akan turut mendorongnya.

Kementerian PKP juga menggalakkan pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat. "Kami dorong pemerintah daerah untuk menyosialisasikan ke masyarakat bahwa mengurus izin itu mudah dengan segala kemudahan," kata Sri.

Program 3 Juta Rumah disebut juga melibatkan peran perusahaan melalui program CSR oleh perusahaan swasta. Mereka didorong untuk ikut merenovasi rumah rakyat.