Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Ramadan

Hindari Kesan Proyek Abadi, Perbaikan Jalur Pantura dengan Betonisasi

Partai Golkar mengimbau agar pemerintah melakukan perbaikan jalur Pantura dengan sistem betonisasi

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Hindari Kesan Proyek Abadi, Perbaikan Jalur Pantura dengan Betonisasi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Pekerja merapikan aspal Jalan di desa Pusaka Jaya Subang Jawa Barat jalan sepanjang satu kilometer, Minggu (29/7/2012). Perbaikan jalan di jalur pantai utara (Pantura) ditargetkan selesai H-10, jika tidak selesai dapat mengakibatkan kemacetan pada saat mudik nanti. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengimbau agar pemerintah melakukan perbaikan jalur Pantura dengan sistem betonisasi, sebab daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal.

Pasalnya, menurut Wakil Ketua Komisi V Partai Golkar Muhidin M. Said, jalur Pantura sangat vital untuk menggerakan roda perekonomian nasional. Karena fungsinya sebagai sarana distribusi berbagai produk dari dan ke berbagai daerah di wilayah Pulau Jawa.

“Oleh karena itu, kami Partai Golkar minta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalur Pantura. Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan untuk ‘proyek’ menambah income bagi institusi atau oknum tertentu,” kata Muhidin M. Said dalam konferensi pers, di Media Center BKPP Pusat Partai Golkar, Kamis (1/8/2013).

Lebih lanjut menurutnya, perbaikan jalur Pantura dengan sistem betonisasi memiliki daya tahan hingga 10 tahun. Memang diakuinya, pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu.

"Tapi kan, setelah itu tinggal perawatan saja. Dengan kata lain keluar duit besar di awal. Selanjutnya tinggal memelihara saja,” ucapnya.

Partai Golkar juga mencatat, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalur ini juga masih sedikit. Untuk mempercepat pembangunannya sangat diperlukan kerja sama dengan pihak swasta (public private partnership).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, kesiapan regulasi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung terciptanya sarana infrastruktur yang memadai.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas