Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyarankan penghapusan tradisi sidang itsbat 1 Ramadan dan 1 Syawal.

Sodik mengatakan sidang itsbat adalah sebuah ikhtiar duniawi pemerintah Indonesia bersama ulama dan ormas Islam dalam menetapkan 1 Ramadan dan Syawal.

"Karena itu maka bisa diubah dan diperbaharui," kata Sodik melalui pesan singkat, Jumat (26/5/2017)

Sodik mengatakan sidang itsbat sudah berlangsung puluhan tahun dan layak dikaji keberadaanya sesuai dengan perkembangan zaman.

Termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang astronomi dan ilmu falaq.

Dengan kemajuan iptek, menurut Sodik, sesungguhnya penetapan kalender hijriyah termsuk didalamnya penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal sudah bisa dilaksanakan dengan akurat puluhan tahun sebelumnya dalam sebuah Kalender Hijriyah Permanen seperti halnya kalender masehi permanen

Politikus Gerindra itu mengungkapkan alasan penghapusan tradisi sidang itsbat.

"Kemajuan iptek yang sudah mampu memprediksi dengan akurat penanggalan hari per hari untuk waktu puluhan tahun kedepan," kata Sodik.

Sodik mengatakan sidang tersebut sering mempertontonkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pemimpin ummat saat menghadapi bulan suci Ramadan.

Perbedaan pendapat ini oleh masyarakat, sering diartikan sebagai tidak adanya kekompakan bahkan kesan perpecahan ulama dan ormas jelang bulan suci Ramadan l

"Selain kesan perpecahan, perbedaaan penetapan oleh itsbat beberapa hari sebelum tiba bulan puasa, sering memperkuat dan mempertegas kebingungan di kalangan ummat awam atas perbedaan tersebut," kata Sodik.

Sodik menuturkan proses sidang itsbat dari mulai kegiatan pengamatan di lapangan di beberapa titik jauh sebelun sidang itsbat, sampe kegiatan sidangnya, memerlukan biaya yang cukup besar.

"Lebih manfaat jika dana itu diserahkan kepada MUI dan ormas Islam untuk pembinaan ummat selama Ramadan," kata Sodik.

Sebelum sidang itsbat, kata Sodik, ormas-ormas sudah menetapkan dan menyosialisasikan ketetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal kepada jamaah masing-masing dan hal itu dipegang dengan kuat sbg pedoman berpuasa. Ormas Islam mempunyai otonomi dalam itsbat 1 Ramadan dan 1Syawal tanpa ada perasaan sungkan berbeda seperti ketika masih ada sidang itsbat

"Dengan penghapusan tradisi sidang itsbat ini maka proses penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dilakukan oleh Menteri Agama," katanya.

Sodik mengatakan menteri agama dapat menetapkan tim dari kalangan ilmuwan dan ulama untuk menyusun Kalender Hijriah Permanen.

Jelang tiba bulan puasa, kata Sodik Mentri Agama meminta penegasan kepada tim tentang pertanggalan 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun berjalan, berdasar Kalender Hijriah Permanen yang sudah ditetapkan. Kemudian menampung laporan itsbat dari ormas Islam dalam forum pertemuan langsung atau laporan tertulis.

"Pada saat penegasan 1 Ramadan dan 1 Syawal versi pemerintah, Menteri agama menyampaikan pula hasil itsbat ormas ormas islam baik yang sama atau yang beda dengan pemerintah. Masyarakat dipersilakan untuk mengikuti itsbat sesuai keyakinnanya seperti selama ini sudah berjalan," katanya.

Sodik menjelaskan manfaat penghapusan tradisi sidang itsbat. Dimana, Kalender Hijriah permanen ini penting untuk perencanaan kegiatan ummat kedepan. Kemudian ummat Islam khususnya dikalangan awam tidak dipertontokan perpecahan dan diberi kebingungan jelang hadapi bulan suci Ramadan

"Dana proses itsbat bisa digunakan untuk pembinaan umat dalam bulan Ramadan," kata Sodik.