TRIBUNNEWS.COM - Wacana larangan mudik Lebaran 2020 yang sebelumnya digaungkan pemerintah, kini kembali bergulir.

Larangan mudik Lebaran 2020 ini kembali digaungkan pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa mudik Lebaran 2020 tahun ini masih diperbolehkan.

"Ada kemungkinan larangan mudik dilakukan pemerintah. Apalagi libur nasional diakomodir akhir 2020 saat pergantian tahun baru," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi dalam video conference, Jumat (17/4/2020).

Baca: Wanita Ini Dihujat Setelah Pamer Bisa Mudik Karena Punya Koneksi Orang Dalam

Baca: Nekat Mudik ke Timor Leste, 7 Mahasiswa Positif Covid-19 Sempat Makan di NTT Sampai Warungnya Dicari

Rencananya, pembahasan larangan mudik akan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.

Kendati demikian, larangan mudik diambil sebagai langkah skenario terburuk.

"Pak Luhut minta kepada dirjen kalau sampai ada mudik dilarang, skema kita seperti apa. Itu (Soal tingkat penyebaran virus corona) Kemenkes domain-nya," kata Budi.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak ada larangan mudik Lebaran 2020.

Tujuannya, agar roda ekonomi bisa tetap berjalan kondusif. Pertimbangan itu diambil setelah melihat penerapan karantina di berbagai negara dalam penanggulangan Covid-19.

Baca: 20 Juta Orang Berencana Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Corona, 31 Persen di Antaranya Warga Jakarta

Baca: Pemerintah Buka Lagi Opsi Pelarangan Mudik Lebaran Tahun Ini

Menurutnya, kebijakan lockdown bisa membuat pekerja sektor informal kehilangan pendapatan.

"Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden," ujar Luhut, Kamis (2/4/2020).

"Dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu," lanjut Luhut.

Dikatakan Luhut, pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi bagi masyarakat yang memilih tidak mudik.

Pemerintah juga tengah mengkaji memindahkan libur nasional Lebaran ke hari lain.