Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA - Sorotan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terhadap cara penangkapan Bupati Buol, Amran Batalipu, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata belum berlanjut pada advokasi hukum.

Ketua Apkasi, Isran Noor, mengatakan dukungan yang diberikan pada bupati yang terjerat kasus korupsi merupakan dukungan moral. "Paling tidak advokasi kita dukungan moral," kata Isran di Sangatta, Selasa (10/7/2012).

Isran kembali menegaskan sikap sepakat bahwa korupsi itu harus diberantas. "Namun saya kira, dalam proses pelaksanaannya (pemberantasan korupsi), orang-orang yang terindikasi korupsi masih diperlakukan seperi Amran Batalipu, Bupati Buol itu," katanya.

Hal tersebut dinilainya tidak tepat. "Menurut saya tidak pada tempatnya diperlakukan seperti itu. Siapapun dia, tidak perlu begitu. Seperti orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa saja," katanya.

Amran, kata Isran, ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan di rumahnya. Ketika ada perlawanan waktu mau ditangkap, hal itu tidaklah dilakukan Amran, melainkan pendukung alias anak buahnya.

Isran menegaskan pula, Apkasi masih terus membahas tentang kontrol terhadap kebijakan diskresi, sehingga tidak merugikan kepala daerah karena berlanjut atau dinilai sebagai tindak pidana.

Diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan, untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau memberi pilihan.

"Tentang diskresi, Itu masih dibahas. Namun diskresi kebijakan tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Hal itu Jelas berbeda dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, melawan hukum, serta memperkaya diri sendiri dan orang lain," katanya.

Sebelumnya, Senin (9/7/2012), Isran menilai cara penangkapan Bupati Buol, Amran Batalipu tidak beradab. Sebab, penangkapan dilakukan seakan-akan Amran seorang penjahat yang luar biasa.

"Itu yang membuat kami prihatin sekali. Sepertinya, apa yang dilakukan oleh petugas begitu biadab terhadap seorang Bupati Buol," kata Isran yang juga Bupati Kutai Timur, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Isran dalam Lokakarya Nasional 'Mitigasi Risiko Terkait Diskresi Kepala Daerah Agar Terhindar dari Pidana Korupsi" mengungkapkan, cara penangkapan tersebut kurang elegan untuk seorang kepala daerah, yang belum jelas kebenaran pelanggaran hukumnya.

"Seperti gimana ya, kan dia ditangkap di rumahnya tanpa ada perlawanan, lalu diperlakukan seperti itu. Sepertinya penjahat yang luar biasa," tuturnya. Bagaimana pun, seorang bupati punya konstituen, yakni rakyatnya yang memilih.

"Kami bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi, tapi yang kira-kira ada etika," cetusnya. Penangkapan Bupati Buol, menurut Isran, jelas berpengaruh terhadap bupati lain, yang menyebabkan pembunuhan karakter bagi bupati lain.