TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puji Widianto, Direktur Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti), mengatakan kriteria calon gubernur untuk Jawa Tengah adalah yang memiliki visi antikorupsi serta prorakyat. Pilgub Jawa Tengah akan dilaksanakan tahun ini dan harus dipastikan semua calon yang diusung memiliki latar belakang baik dan tak terkait korupsi.

“Kriteria calon itu harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau ada pasangan calon yang terlibat kasus korupsi, itu bahaya,” tegas Puji saat dihubungi, Sabtu (26/1/2013).

Menurutnya, adalah rahasia umum di hampir banyak wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, penanganan masalah hukum dan korupsi kurang tegas. Banyak kasus di Jateng, seperti dugaan korupsi pembebasan lahan tol, dan dugaan permainan dana bantuan sosial tidak terkuak dengan benar.

Puji mengatakan korupsi itu seperti candu lebih bahaya dari narkoba. Seseorang yang pernah diketahui terlibat dugaan korupsi, potensial akan mengulangi perilakunya itu begitu mendapat kesempatan saat menjabat.

“Jadi kalaupun pasangan itu bilang takkan mengulangi seperti itu lagi, itu bukan jaminan. Karena biasanya pasti berulang lagi begitu ada kesempatan. Sebab korupsi itu layaknya candu,” tandas Puji.

Karena itulah dia menekankan agar masyarakat lebih mengawasi proses pencalonan kepala daerah demi mencegah adanya calon yang sudah terindikasi korupsi, atau yang terindikasi biasa menggunakan money politics saat pilkada.

Dia juga menyerukan pada partai politik agar benar-benar memantau kualitas calon yang hendak diusung. Kriteria calon harus dikawal dengan ketat agar parpol tak tertipu calon yang biasa menggunakan cara-cara korup.

“Kita harap di Jateng ada sosok seperti Jokowi, yang benar-benar pro rakyat, peduli kepentingan publik, dan benar-benar bersih dari korupsi,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Pattiro Semarang, Dini Isnayati, yang menyatakan bahwa kriteria pemimpin daerah baik adalah yang memiliki integritas dengan track record tanpa masalah pidana khusunya korupsi.

“Selain harus bersih, dia juga harus seorang visioner, yakni mengerti kondisi Jawa Tengah,” kata Dini.

Dengan mendorong kriteria demikian, diharapkan pimpinan daerah terpilih nantinya mampu memastikan proses pembangunan berjalan efisien dan efektif. Calon yang demikian bisa menggunakan uang APBN, yang merupakan uang rakyat, secara efektif dan efisien.

“Jadi seberapa efisien dan efektif uang rakyat itu digunakan untuk membangun akan tergantung bagaimana pemimpinnya. Kalau korup, jelas takkan efisien penggunaannya," tandas Dini.

Pada kesempatan itu, Dini juga mengatakan bahwa kelompok masyarakat sipil akan semakin aktif mendorong kampanye Jateng bersih menjelang pilkada. Harapannya, agar proses pendidikan politik masyarakat memilih calon bersih dan visioner bisa semakin tersosialisasi serta diakses masyarakat luas.

“Tentu saja di sisi lain, ada PR untuk mengikis pragmatisme yang melingkupi setiap proses politik. Kadangkala kampanye antikorupsi saja tak cukup,” kata dia.

Puji Widianto juga mengakui masyarakat sipil harus bekerja keras mendorong pilkada menghadirkan pemimpin daerah yang benar-benar bersih. Salah satu caranya adalah membuat kontrak politik antikorupsi dengan calon-calon yang ada.

“Untuk Gerakan Jateng Bersih, itu nanti akan kami koordinasikan dulu dengan organisasi lain. Jelas ada rencana itu karena Jateng itu dari tahun ke tahun tingkat korupsinya makin meningkat,” tutur Puji.