TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Krisis daging sapi yang terjadi di Jawa Barat sejak kurang lebih berlangsung selama setengah tahun. Berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Jawa Barat.

Akibat krisis yang berlarut-larut dikabarkan 40 persen dari tenaga kerja yang ada dalam jalur perdagangan daging sapi di Jawa Barat telah dirumahkan.

"Selain itu persoalan lain yang timbul adalah ancaman gulung tikar usaha pemodal dan pedagang kecil dari peternak, rumah potong hewan, pengecer dan pedagang kuliner yang tergantung pada supply daging sapi, seperti tukang sate, tukang bakso, dan sebagainya," ujar calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka, Jumat (1/2/2013).

"Sebagai calon gubernur solusi yang baru bisa saya tawarkan adalah mengadvokasi kawan-kawan yang bergabung dalam APDASI ke Komisi IV DPR RI utk mendapatkan perlindungan dan bantuan politis," tambahnya.

Berbeda dengan Jatim dan Jateng, lanjut Rieke, ternyata Jabar tidak memiliki kebijakan atau regulasi tata niaga komoditi pangan yang jelas, termasuk pengaturan terkait sapi dan daging sapi.

Oleh karena itu langkah-langkah politis yang akan saya ambil apabila terpilih menjadi Gubernur Jabar adalah membuat kebijakan politik.
Perda/Pergub mengenai Proteksi Tata Niaga Peredaran Ternak dari mulai produksi hingga pemasaran, termasuk aturan tentang pengolahan Hasil Industri Ternak.

Selain itu, sambung Rieke, politik anggaran untuk sektor kemandirian pangan. Termasuk, koordinasi antar SKPD untuk semua komoditas Pangan dan Ternak.

"Contohnya peningkatan  produksi peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, bantuan permodalan peternak oleh Dinas KUMKM, pengolahan hasil ternak dan industrialisasi ternak oleh Dinas INDAG , untuk pakan hijauan. Ternak bisa dikerjasamakan dengan Dinas Kehutanan dan Perhutani dalam bentuk tumpang sari dibawah tanaman keras," urainya.

Termasuk, menyesuaikan road maps peternakan dengan RTRW dan provinsi mengenai Kawasan Peternakan.