TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar adanya pengerahan massa dari Makassar ke Jakarta untuk menghadiri sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUD) Sulsel di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat beberapa elemen pemuda dan masyarakat Sulsel di Jakarta, khawatir terjadinya konflik horisontal antar pendukung cagub cawagub yang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengurus besar Ikatan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (Ikami) Sulsel, mengimbau para kandidat cagub cawagub Sulsel yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, tidak melakukan pengerahan massa ke lokasi persidangan. Hal itu diserukan Ketua Umum PB Ikami Sulsel, Rusydi Anwar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (12/2/2013).

Rusydi yang didampingi Sekjen PB Ikami, Sofyan dan jajaran pengurus PB Ikami lainnya mengaku khawatir kandidat yang berperkara, akan melakukan mobilisasi massa untuk mempengaruhi jalannya sidang sengketa hasil Pilgub Sulsel.

Dia juga mengimbau seluruh massa pendukung cagub cawagub Pilgub Sulsel, bisa menegakkan martabat masyarakat Sulsel. Rusydi juga mengharapkan para pendukung bisa menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokratis, kekeluargaan sebagai ciri keutamaan masyarakat Sulsel.

"Kami juga meminta masyarakat Sulsel, untuk meneguhkan kebersamaan untuk menghindari adanya upaya-upaya provokasi dari pihak lain yang ingin merusak citra Sulsel. Makanya kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mengawal sidang Pilgub Sulsel di MK dengan cara-cara cerdas dan beretika," ungkapnya.

Pembina Ikami Sulsel, Muslimin Alwi, pada kesempatan yang sama mengatakan, proses di MK adalah hal yang wajar, tapi bagaimana dinamika ini tidak berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua Bidang Pemuda Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ini  berharap, baik yang menggugat dan tergugat untuk tidak memobilisasi massa pendukungnya. Karena jika itu terjadi maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Janganlah kita mengulang kejadian lima tahun lalu, di mana terjadi bentrok antar pendukung di depan MK," ujar Muslimin.

Sebagaimana diketahui, lima tahun lalu pemilukada gubernur Sulsel juga bersengketa di MK, dan pada saat itu kubu Amin Syam selalu penggugat dan kubu Syahrul Yasin Limpo selaku pihak terkait, bentrok di depan MK.

Muslimin juga sangat mengapresiasi adik-adik Ikami yang punya inisiatif dalam rangka mengimbau saudara-saudara di Sulsel yang memengawal pilgub sulsel dan mengawal ke MK.

"Terkhusus kepada anak-anak muda, yang gampang terprovokasi adalah anak-anak muda. Mari kita mengawal proses di MK bisa berlangsung secara cerdas dan beretika," ujar Muslimin.

Muslimin mengungkapkan, pihaknya melihat secara histori, di mana dalam setiap sengketa pemilukada di MK selalu ada pengerahan massa. "Kita mengawal proses hukumnya, sesuai konstitusi, sehingga tidak ada pihak yang mengintervensi dan pihak yang diintervensi," jelas Muslimin.

Salah seorang tokoh Sulsel, Nawardi mengatakan, kemenangan kandidat dalam pilgub Sulsel bukan hanya kemenangan orang per orang, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Sulsel.

Sekadar diketahui, sidang perdana PHPUD Sulsel akan digelar, Rabu, 13 Februari pagi ini.
Agendanya, pembacaan permohonan penggugat dalam hal ini tim kuasa hukum Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar (IA). Tim IA menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel karena melihat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga meminta adanya pemilukada ulang di 13 kabupaten kota.