Bentrok Musi Rawas karena Pemerintah Pusat Maju Mundur dalam Pemekaran
Komisi Nasional (Komnas) Hak Azazi Manusia (HAM) terus melakukan Investigasi terhadap peristiwa berdarah yang
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Sumsel, Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM, MUSI RAWAS - Komisi Nasional (Komnas) Hak Azazi Manusia (HAM) terus melakukan Investigasi terhadap peristiwa berdarah yang terjadi di Desa Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel). Setelah pada hari pertama mengadakan pertemuan dengan pihak Mapolres Musi Rawas, DPRD dan Pemkab Musi Rawas.
Komnas HAM akhirnya angkat bicara terkait informasi yang berhasil dikumpulkan untuk sementara waktu. Dalam konferensi persnya Komnas HAM menegaskan peristiwa yang menewaskan empat orang tersebut dilatarbelakangi oleh pemekaran yang berlarut-larut sehingga memicu aksi yang dilakukan oleh rakyat.
"Variabel utama bentrokan tersebut adalah proses pemekaran yang berlarut, dan menjadi pemicu aksi. Setelah kami bertanya kepada DPRD, dan Pemkab Musi Rawas ternyata, berlarut larutnya proses bukan pada di tingkat mereka, tapi tingkat pemerintah pusat yang maju mundur dalam proses pemekaran," ungkap Ketua Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Komnas HAM selaku koordinator Tim Investigasi, Natalius Pigai saat dijumpai Tribun Sumsel (Tribunnews.com Network), Sabtu (4/5/2013).