Orang Mati Ikut Terima Dana BLSM
Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang dituding mengeluarkan data kedaluwarsa tentang jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Subang
TRIBUNNEWS.COM - Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang dituding mengeluarkan data kedaluwarsa tentang jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Subang, yang berimbas negatif pada warga calon penerima dana BLSM.
"Beberapa warga kami yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar calon penerima BLSM yang dikirimkan oleh kantor pos setempat," kata Kepala Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Dedeh Sukaesih, kepada wartawan melalui ponselnya, kemarin.
Sebaliknya, kata Dedeh, warga miskin yang seharusnya menerima malah tidak terdaftar sebagai calon penerima BLSM. "Kalau acuannya ke data BPS, itu jelas kedaluwarsa dan perlu segera diperbaiki supaya tidak timbul masalah, soalnya nanti kami-kami yang di desa ini yang jadi sorotan masyarakat," katanya.
Dihubungi terpisah, Kasi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik (IPDS) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Subang, Agung Hartadi, mengakui data warga miskin penerima BLSM tahun 2013 versi instansinya sudah kedaluwarsa. "Yang digunakan itu memang data direktori BPS tahun 2011," kata Agung melalui ponselnya.
Di Kabupaten Garut, jumlah penerima BLSM tahun ini justru berkurang dibanding dengan jumlah penerima BLT tahun 2008. Berkurangnya jumlah penerima ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya konflik di tengah masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mengatakan tahun 2008 penerima BLT di Garut mencapai 221.000 orang. Namun, berdasarkan hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS), penerima BLSM Kabupaten Garut tahun 2013 menjadi 182.239 orang.
Dengan demikian, ujarnya, 38.761 warga yang dulunya menerima BLT atau sebanyak sekitar 17 persen dari penerima BLT 2008 tidak bisa menerima BLSM tahun ini. "Pastinya masyarakat yang tadinya menerima BLSM dan sekarang tidak akan bertanya-tanya dan bingung. Semoga tidak sejauh itu sampai terjadi konflik," kata Iman saat ditemui di sela acara Karya Bakti TNI di Makodim 0611 Garut, kemarin.
Iman mengatakan, rencananya BLSM mulai dibagikan di Kabupaten Garut pada Juli 2013. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Garut segera menggelar rapat koordinasi dengan semua camat dan pihak Kantor Pos selaku penyalur BLSM kepada masyarakat.
"Diharapkan selanjutnya para camat dapat memberikan pengertian bahwa penurunan jumlah penerima BLSM ini keputusan Pemerintah Pusat. Apalagi Kantor Pos yang hanya bertugas memberikannya kepada masyarakat," ucapnya. (Tribun Jabar/sam)
