TRIBUNNEWS.COM - Indonesian Police Watch (IPW) menyarankan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengerahkan seluruh jajarannya, mulai tingkat Pospol, Polsek, Polres, hingga Polda untuk memantau kemungkinan kecurangan maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Kamis (29/8/2013).

Melalui Ketua Presidumnya, Neta S Pane, IPW menilai Pilgub Jatim sangat berpotensi menimbulkan konflik dan kerusuhan. Karena itu, kata Neta, kepolisian harus bertindak cepat,  tegas, dan konsisten  jika menemukan kecurangan dan pelanggaran hukum.

Dari pendataan IPW hingga H-1 pelaksanaan Pilgub Jatim, masih ada empat masalah yang bisa memicu konflik. Pertama, atribut dan alat peraga kampanye masih bertebaran dimana-mana. Kedua, surat suara yang bergambar 4 pasangan cagub-cawagub sudah didistribusikan tapi sejumlah daerah masih kekurangan surat suara.

Ketiga, masih ada daerah yang belum menerima kebutuhan logistik lainnya, seperti formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (formulir DA), formulir penghitungan di tingkat KPUD (formulir DB) serta Formulir C dan D. Keempat, penempelan stiker nama pasangan calon Khofifah-Herman di kolom kosong Formulir C belum dilakukan dan menunggu saat penghitungan suara.

"Selain itu, situasi mulai memanas terlihat di Madura, kawasan Tapal Kuda, dan Madiun. Pilgub tahun 2008 lalu warga merasa jagoannya dicurangi dan kali ini mereka tidak rela jika jagoannya dicurangi, sehingga aksi memantau proses pilgub akan mereka lakukan secara ketat. Situasi ini bukan mustahil menimbulkan konflik, jika tidak diantisipasi Polri. IPW berharap, polisi yg bertugas menjaga TPS harus mau mengingatkan pihak KPPS agar menempel stiker Kofifah-Herman di Formulir C1 sebelum proses penghitungan suara dilakukan. Jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan terjadi gelombang protes dari para pendukung Kofifah-Herman di TPS," kata Neta dalam siran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (28/8/2013).

IPW menilai, Pilgub di daerah itu adalah tolok ukur bagi Kamtibmas di Indonesia. Situasi Kamtibmas Jatim, lanjut Neta, bisa kondusif jika pihak kepolisian bersikap tegas, cepat, dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum di sepanjang proses Pilgub.