Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Alfi

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang melakukan sosialisasi hasil sementara dan pencanangan uji publik kegiatan verifikasi dan identifikasi warga miskin Kota Semarang.

Kepala Bappeda Kota Semarang Bambang Haryono mengatakan pada 16 Agustus lalu didapatkan hasil pendataan kepada sasaran atau responden dengan menggunakan kuesioner pendataan di 177 kelurahan sekota Semarang.

“Melalui verifikasi dan identifikasi tersebut, telah disurvei sebanyak 130.396 KK atau 414.483 jiwa dengan indikator, kriteria, dan klasifikasi warga miskin, diantaranya kemampuan mendapatkan pangan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan sandang atau pakaian, keterjangkauan askes pendidikan, keterjangkauan akses kesehatan, pendapatan atau penghasilan serta kepemilikan aset,” kata Bambang dalam paparan laporan kegiatannya, Kamis (12/9/2013).

Lanjut Bambang, indikator tersebut berdasarkan hasil skoring melalui instrumen kuesioner pendataan yang diklasifikasikan menjadi keluarga tidak miskin, keluarga hampir miskin, keluarga miskin, keluarga sangat miskin.

Data Bappeda menunjukkan hingga 22 Agustus 2013 telah diselesaikan kegiatan entri data terhadap 137.295 kuesioner pendataan oleh Bagian PDE Setda Kota Semarang dengan hasil terdapat warga sangat miskin sebanyak 33 KK atau 93 jiwa, warga miskin sebanyak 14.745 KK atau 46.343 jiwa, warga hampir miskin sebanyak 75.463 KK atau 247.177 jiwa, dan warga tidak miskin sebanyak 40.155 KK atau 120.870 jiwa.

“Output dari rangkaian kegiatan ini tentunya tersedianya database warga miskin warga Kota Semarang tahun 2013 yang valid, akurat, tepat sasaran, dan obyektif yang mana dapat menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang,” tukas Bambang.

Sekda Kota Semarang, Adi Tri Hananto mengemukakan, dibanding hasil verifikasi dan identifikasi warga miskin Kota Semarang tahun 2011 dimana pada tahun 2011 terdapat 128.647 kk atau 449.398 jiwa menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan.

“Saya berharap dalam uji publik ini pergeseran jumlah warga miskin tidak terlampau tinggi yang menandakan survei kali ini valid, akurat, tepat sasaran, obyektif dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.

Dari hasil tersebut pihaknya mengimbau untuk terus bekerja keras menjalankan program-program penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi komitmen Pemkot Semarang.

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan uji publik hasil kegiatan verifikasi dan identifikasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pertimbangan, masukan, koreksi kepada seluruh stakeholder baik sebagai obyek maupun subyek yang berkaitan dengan program-program penanganan kemiskinan.

Uji publik tersebut akan dilakukan di 177 Kelurahan yang dilaksanakan pada 12 september hingga 30 September 2013. Sedangkan kegiatan selanjutnya adalah penetapan database warga miskin yang ditetapkan melalui surat keputusan walikota semarang pada minggu ke II / II bulan Desember 2013 mendatang.

Untuk itu Sekda mengimbau bagi warga yang tergolong mampu untuk tidak mengaku miskin.

“Kejujuran diutamakan agar hak bagi warga miskin tepat sasaran. Selain itu bagi masyarakat kuas dan pemangku kepentingan kegiatan, jangan menutup mata pada warga miskin agar komitmen pemerintah Kota Semarang untuk menangani dan menanggulangi kemiskinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efesien,” tandasnya.