DPP PAN Minta KPU Bogor Tetap Netral dalam Penghitungan Perolehan Suara
KPU diharapkan tetap menjaga netralitasnya, dalam proses penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan tetap menjaga netralitasnya, dalam proses penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
Harapan itu, diutarakan oleh Koordinator Tim Advokasi DPP PAN dari Lembaga Bantuan Hukum Penegak Demokrasi Pemilu (PDP) Didi Supriyanto.
Sementara ini, hasil akhir hitung cepat versi Charta Politika Indonesia menempatkan pasangan calon Bima-Usmar yang diusung PAN sebagai pemenang Pilwali yang digelat pada Minggu (15/9/2013).
Pada hitung cepat itu, pasangan calon Bima-Usmar yang diusung PAN unggul dengan 35,0 persen. Sementara pasangan Ruyat-Aim memeroleh 33,1 persen suara; Dody-Untung 15,8 persen; Syaiful-Mustahidin 10,0 persen; dan Firman-Gartono 6,1 persen.
"KPU harus tetap menjaga netralitas dan independensinya. Calon petahana juga jangan sekali-kali mengintervensi KPU dengan menggunakan kekuasaannya. Biarkan rakyat yang memenangkan pesta demokrasi di Bogor," kata Didi, Minggu.
Didi menuturkan, tetap terdapat potensi kecurangan dalam penghitungan suara, terutama di tingkat kelurahan. Untuk itu, pihaknya meminta KPU setempat mampu menunjukan cara kerja nyata yang demokratis yang di mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Sebab ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan petugas dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil perolehan suara menjadi penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraaan pemilu.
