TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo dan Busrah Abdullah (NOAH) diduga kuat menggunakan pejabat pemerintah yang berstatus pegawai negeri sipil sebagai unsur pemenangannya.

Sebuah dokumen diterima Tribun Timur (Tribunnews.com Network), Senin (16/9/2013) dini hari, menujukkan keterlibatan pejabat Pemprov Sulsel untuk pemenangan NOAH. Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Abdul Latif.

Dokumen berupa struktur tim pemenangan bernama Anging Mammiri Rappocini. Dalam struktur tersebut, Latif yang pernah menjadi pejabat Pemkot Makassar, menjabat koordinator wilayah atau korwil. Tercantum pula nomor telepon Latif, yakni 0811417xxx.

Sejumlah nama lain yang diduga pegawai pemprov juga dilibatkan dalam tim Anging Mammiri Rappocini. Pelibatan pegawai negeri dalam kegiatan politik melanggar Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Melihat dari namanya, sebagian besar dari nama-nama di sini adalah PNS aktif. Yang sudah pasti adalah Abdul Latif karena sama nomor telepon yang tercantum dengan nomor telepon sebenarnya," kata seorang warga Rappocini yang enggan disebut identitasnya saat memberi dokumen tersebut kepada Tribun Timur.

Kabarnya, pelibatan pejabat dan pegawai pemprov adalah instruksi Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sekaligus kakak kandung Irman Yasin Limpo. Sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota, Irman alias None adalah Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Sulsel.

Untuk mengonfirmasi perihal isi dokumen tersebut, Tribun Timur menghubungi Latif melalui telepon selulernya, namun telepon belum diterima dan sempat terdengar perintah untuk mengirimkan pesan suara.