TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan bekerja sama dengan militer dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini ia sampaikan Ridwan seusai Deklarasi Pramuka Jawa Barat mendukung program Bandung Juara di Bumikitri, Jalan Cikutra, Minggu (22/9/2013).

"Itu bagian yang akan dirapatkan dengan gerakan disiplin ini. Rencananya, kami akan berkoordinasi dengan militer untuk menunjang fasilitas menampung sementara PMKS sambil proses edukasi dan juga ekonomi," ujar Ridwan.

Jika diperlukan, PMKS berupa gelandang, pengemis, anak jalanan, dan lain-lain akan dipulangkan. "Tentunya, kalau bisa dikembalikan ke wilayahnya, kami akan berkoordinasi dengan wilayah terkait. Semoga warga yang bukan wewenang kita, menjadi masalah di Kota Bandung. Saya akan buka komunikasi ke wilayah-wilayah lain," kata Ridwan.

Di tempat lain, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Siti Masnun mengatakan, pada 2013, anggaran penanganan PMKS hanya sekitar Rp 700 juta. Masnun mengatakan, kebutuhannya tidak berbeda jauh dengan tahun lalu. Di sisi lain, wali kota dan wakil wali kota baru, kata Masnun, belum menyampaikan target mereka dalam menangani PMKS.

Menurut Masnun, naiknya anggaran menunggu terobosan dari wali kota baru. "Kami tunggu masukan dari beliau. Belum ada sesi mendengarkan. Nantinya masih bisa berubah KUA PPAS ini," ujarnya. KUA PPAS yang ia maksud adalah Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara.

Dinsos mengajukan anggaran Rp 21 miliar dalam KUA PPAS. Jika diperinci, anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan seperti razia, pelatihan, dan belanja pegawai. Sebanyak Rp 13 miliar dialokasikan untuk tahap lanjutan pembangunan Pusat Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Terkait dengan penanganan PMKS, Dinsos Kota Bandung masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2006. Bantuan sudah dialokasikan untuk 16 organisasi anak jalanan.

"Tahun 2014, anggarannya Rp 6 miliar, dibantu rekomendasi bagi 26 proposal bantuan uang dan 16 proposal meminta bantuan barang. Proposal kami terima dari panti asuhan dan yayasan, juga rumah persinggahan anak jalanan dan LSM," tutur Masnun.

Penanganan gelandangan dan pengemis ala Ridwan adalah menyewa mereka menjadi tim kebersihan kota. "Daripada mereka mengemis tidak jelas, mending saya bayar membereskan jalan-jalan yang kotor. Nanti diberi target. Dengan begitu, harkat dan martabat mereka naik, serta tetap mendapat uang untuk mencari nafkah. Intinya, saya ingin memberdayakan manusia dengan cara-cara yang baik," tutur Ridwan.

Kemarin, Ridwan bersepada di Car Free Day Dago dilanjutkan bersepeda di bantaran Sungai Cidurian di Jalan Babakan Surabaya, lalu menyerahkan secara simbolis sepeda motor pengangkut sampah kepada Camat Kiaracondong.

Pada anggaran tahun ini, Pemkot Bandung akan melakukan pengadaan sepeda motor pengangkut sampah untuk 151 kelurahan se-Kota Bandung. Ridwan mengatakan, setiap RW sebaiknya memiliki sepeda motor pengangkut sampah. Karena keterbatasan anggaran dan untuk percontohan, tahun ini hanya disediakan untuk setiap kelurahan.

"Sekarang pemberian simbolis saja karena ini akan menjadi daerah percontohan. Ada 75 sepeda motor pengangkut sampah. Kendaraan ini akan menggantikan kereta dorong pengangkut sampah yang tidak manusiawi," kata Ridwan saat mengikuti pawai dan ngaliwet bersama warga di bantaran Sungai Cidurian. (bb)