TRIBUNNEWS.COM, SUBANG -- Koordinator Lembaga Advokasi Pendidikan Subang, Yaya Sudarya, mendesak Pemkab Subang mengatasi ketertinggalan pendidikan di daerah pelosok Subang dengan menyebarkan guru-guru PNS di Subang ke daerah pelosok.

Hal itu dikatakan Yaya seiringan dengan fenomena siswa lulusan SD yang putus sekolah ke jenjang pendidikan SMP karena masalah aksesibilitas yang sulit dijangkau serta berbiaya tinggi, yang dialami oleh puluhan siswa SMP di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.

"Kondisinya sekolah terpencil memang memprihatinkan dan kepala daerah sendiri tidak aktif memberikan solusi konkrit. Hadirnya SMP swasta atas inisiatif guru-guru swasta patut diapresiasi seharusnya. Tapi, hal itu harus ditindaklanjuti dengan menghadirkan guru-guru PNS di sana, maupun di desa-desa terpencil lainnya di Subang," kata Yaya kepada Tribun di Subang, Kamis (26/9/2013).

Yaya menyebutkan, mayoritas guru PNS di Subang, tersentral di wilayah perkotaan atau wilayah yang mudah diakses oleh siswa. Sementara di daerah pelosok, kehadiran guru PNS ini sangat minim.

"Advokasi kami selama ini, di daerah pelosok, kehadiran guru PNS di jenjang SD maupun SMP hanya hitungan jari, antara dua orang hingga tiga orang guru PNS saja. Itupun, rata-rata guru PNS tersebut hanya menjabat kepala sekolah, sisanya diserahkan pada guru honorer," kata dia.

Terpisah, Direktur Transparansi Institut Fauzan Faruqi Pasya menambahkan menjadikan guru honorer sebagai ujung tombak pendidikan di daerah pelosok, hanya melemparkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Subang.

"Guru honorer yang mengajar di daerah pelosok ini sebenarnya sangat ironis. Dengan penghasilan rendah namun harus berjuang meningkatkan mutu pendidikan di daerah pelosok. Sementara guru PNS, dengan penghasilan serta berbagai tunjangan, dipusatkan di daerah perkotaan," kata dia.

Fauzan menilai, ketidaktahuan Bupati Subang Ojang Sohandi terhadap masyarakatnya yang harus putus sekolah ke jenjang SMP bahkan harus menikah setelah lulus SD, sama artinya dengan kepala daerah tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di daerah.

"Permendiknas tentang standar minimal pendidikan menegaskan bahwa kepala daerah harus bertanggung jawab dalam pemenuhan standar minimal pendidikan tersebut. Jika kondisi di lapangan tidak tahu, bagaimana bisa bertanggung jawab," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, H.E Kusdinar sendiri mengakui bahwa pendistribusian guru PNS ke daerah pelosok menjadi hal yang perlu dilakukan. "Itu memang perlu. Paling tidak, guru-guru di SMP negeri terdekat, bisa menjangkau daerah-daerah pelosok seperti di Cibitung yang aksesibilitas ke sekolah jenjang SMP nya sulit," kata Kusdinar melalui ponselnya.
Hanya saja, ketika disinggung mengenai sejauh mana prosentasi guru PNS yang disebar ke pelosok, Kusdinar mengaku belum mengetahui data pastinya.

"Saya belum mengetahui data pasti berapa guru PNS di Subang yang disebar ke daerah pelosok. Saya tidak bisa mengira-ngira, takut salah. Saya coba cek dulu nanti," kata Kusdinar. (men)