TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Honor guru tidak tetap (GTT) yang mengajar di seluruh wilayah Kota Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat segera dinaikkan karena nominalnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban kerja.

"Kami akan tetap memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah pinggiran untuk menunjang proses pembelajaran. Namun, honor GTT yang masih sangat minim juga menjadi prioritas kami untuk segera dinaikkan," tegas Wali Kota Malang, Moch Anton di Malang, Sabtu (28/9/2013).

Ia mengatakan honor GTT saat ini masih sangat minim, antara Rp 400 ribu sampai Rp 900 ribu per bulan. Padahal, honor sebesar itu juga masih digunakan untuk naik angkutan umum atau ojek agar bisa sampai di sekolah tepat waktu.

Wali kota yang baru dilantik pada pertengahan September 2013 itu mengatakan lokasi mengajar para GTT ini sebagian besar berada di daerah pinggiran yang tidak bisa dijangkau angkutan umum, sehingga harus menggunakan jasa ojek yang ongkosnya juga mahal.

Menurut Anton, honor GTT sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, bahkan bisa minus jika hanya mengandalkan honor sebagai GTT.

Menyinggung nominal kenaikan honor GTT yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini, Anton mengaku masih dalam proses pembahasan dan penghitungan. Namun, wali kota yang diusung Partai Gerindra dan PKB itu memastikan honor GTT pasti dinaikkan.

"Saya pastikan honor seluruh GTT ini akan kami naikkan, apalagi yang mengajar di daerah pinggiran dan kesulitan transportasi umum," tegasnya.

Selain menaikkan honor GTT, Anton juga berjanji akan membenahi infrastruktur kawasan yang berada di pinggiran kota tersebut, di antaranya memasang fasilitas penerangan jalan umum (PJU) serta akses jalan yang memadai, terutama di kawasan pedalaman Kecamatan Kedungkandang yang cukup memprihatinkan.

"Tahun depan kami upayakan akses jalan di kawasan Kedungkandang, termasuk yang berada di wilayah terpencil sudah mulus dan PJU-nya pun juga sudah terpasang," tandasnya.

Pada awal-awal pemerintahannya, Moch Antong yang berpasangan dengan Sutiaji itu telah membuat kebijakan sekolah gratis bagi SD dan SMP, membuka layanan puskesmas selama 24 jam serta mengusulkan jalan satu arah di wilayah kota itu guna mengurangi kemacetan arus lalu lintas di sejumlah titik.