Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gubernur Jatim Persilahkan JK Bantu Tangani Konflik Sampang

Soekarwo mempersilahkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) untuk ikut serta menangani konflik sosial Sampang

Editor: Budi Prasetyo
zoom-in Gubernur Jatim Persilahkan JK Bantu Tangani Konflik Sampang
NET
Gubernur Jatim yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Soekarwo 

TRIBUNNEWS.COM , SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempersilahkan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) untuk ikut serta menangani konflik sosial Sampang demi kelancaran proses islah dan mendamaikan warga.
    
"Kalau ada yang mau membantu, kami persilahkan dan siapa saja, asal niatnya demi perdamaian bersama. Tapi, persoalan ini tetap di bawah Menteri Agama," ujarnya, Sabtu (5/10/2013).

Kepada pihak siapa saja, kata dia, tidak ada larangan membantu.

Begitu juga terhadap Jusuf Kalla yang belum lama ini mengaku ingin bertemu gubernur dan mengatakan dirinya bakal menyampaikan aspirasi masyarakat Syiah, Sampang.
    
"Nanti semua jalan yang formal akan dilakukan, termasuk pemda yang akan membantu. Kalau untuk Jusuf Kalla, kami belum tahu permintaannya seperti apa," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut.
    
Pakde Karwo juga menanggapi bahwa rekonsiliasi dalam rangka penyelesaian pengungsi Syiah Sampang hanya jalan di tempat tidak benar.

Sampai saat ini, proses terus berjalan dan pemerintah berupaya memulangkan ke daerah asalnya.
    
"Kata siapa upaya pemerintah jalan di tempat? Upaya rekonsiliasi yang digagas oleh Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya terus berjalan dan sedang dalam tahap proses," katanya.

Sebelumnya, JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ketika menerima perwakilan warga Sunni dan Syiah Sampang di Jakarta, Jumat (4/10/2013), mengaku ingin menemui Soekarwo dan menilai proses islah yang sudah terjadi di Sampang harus didukung bersama-sama.

Menurut JK, masalah ini sebenarnya bukan masalah besar Syiah-Sunni, tapi ada masalah keluarga yang berbaur dengan ideologi, sehingga bukan persoalan yang berat.

BERITA REKOMENDASI

Ia berpendapat, meskipun islah tidak diprakarsai oleh pemerintah dan murni terjadi di tingkat bawah, pemerintah pusat dan daerah harus mendukung serta memastikan proses islah terjadi secara nyata. (antara)

Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas