Laporan Wartawan Tribun Timur, Edi Sumardi

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap dalam sidang sengketa hasil pemilihan Bupati Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar ini diduga melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga Ketua Umum Kadin Banten.

KPK telah mencegah Ratu Atut ke luar negeri serta menetapkan Wawan sebagai tersangka. Putra tokoh Banten almarhum TB H Chasan Sochib atau Haji Hasan itu meringkuk telah di tahanan KPK. Keduanya dianggap sebagai tokoh sentral dalam Dinasti Banten yang menguasai sistem politik dan pemerintahan di provinsi pecahan Jawa Barat itu. Bahkan Wawan disebut sebagai mastermind Dinasti Banten .

"Kita (KPK) akan periksa dia (Ratu Atut). (Kasusnya) masih didalami, ada atau tidak keterlibatan," ujar Ketua KPK, Abraham Samad pada jumpa pers Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (7/10/2013).

KPK hingga saat ini masih mencari keberadaan Ratu Atut. Gubernur Banten dua periode itu beberapa hari belakangan tak muncul di acara-acara pemerintahan. KPK juga tak gentar menghadapi Ratu Atut yang dikabarkan dilindungi jawara (jagoan atau pendekar).

"Raja dilindungi jawara, KPK dilindungi Tuhan," ujarnya seraya tersenyum.

KPK juga mensinyalir, praktik suap dilakukan Akil secara berjamaah. "Kemungkinan besar ini (suap) tidak dilakukan seorang diri Akil. Belum bisa dipastikan (melibatkan hakim lain) karena masih prematur," kata Abraham saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan hakim MK lainnya dalam kasus suap sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Penangkapan Akil, menjadi pintu pembuka bagi kasus serupa lainnya. Pascapenangkapan mantan legislator dari Partai Golkar, KPK banjir laporan suap."Setelah Akil ditangkap, berdatangan laporan," ujar Abraham.

Saat ditanya soal jumlah laporan, mantan Koordinato Badan Pekerja Anti Corruption Committee tersebut menjawab, "Banyak, cuma saya ndak tahu."

Apakah ada yang terkait pemilihan kepala daerah di Sulsel, Abraham belum bisa memastikannya. Kasus yang ada masih dalam tahap penyelidikan.