Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

TRIBUNNEWS.COM BANGKA-- Pesangon karyawan PT Koba Tin, kembali belum adanya kepastian menyusul belum adanya pernyataan resmi dari pihak manajemen PT Koba Tin.

Rencana  pertemuan antara Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman dengan Presiden Direktur PT Koba Tin, Kamardin MD Top yang merupakan Warga asal Malaysia beberapa waktu lalu batal diadakan.

Sejauh ini belum diketahui dengan pasti apa yang melatarbelakangi batalnya pertemuan tersebut.

Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman kepada bangkapos.com (Tribunnews.com Network), Rabu (16/10/2013) mengatakan pertemuan sebelumnya batal diadakan lantaran belum dapat bertemu dengan Kamardin selaku Presiden Direktur PT Koba Tin.

"Batal pertemuannya. Tetapi kita akan kembali melayangkan surat, untuk memenuhi pangilan. Dan kita juga akan mendorong pertemuan dengan PT Timah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Basel," ujar Erzaldi.

Disingung, bagaimana dengan keinginan sejumlah masyarakat yang menginginkan eks Kontrak Karya/KK Koba Tin, dan sejumlah wilayah tambang lainnya untuk menjadi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR).

Sedangkan, pemerintah telah memutus KK PT Koba Tin baru-baru ini.

Erzaldi secara pribadi berpendapat, apabila pemerintah pusat memikirkan nasib rakyat hendaknya harus ditetapkan adanya WPR.

" Saya sangat setuju. Tetapi kita juga masih menunggu dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat memikirkan rakyat itu (WPR-red) seharusnya yang diputuskan. Tetapi ini, Pemda kesanya tidak diberikan kesempatan. Seharusnya kita yang mempunyai daerah diberikan kesempatan," ujar Erzaldi.

Sejauh ini pihak manajemen PT Koba Tin masih diupayakan konfirmasinya oleh Bangkapos.com (Tribunnews.com Network),  terutama Kamardin beserta jajaran manajemen terkait lainnya. Hingga berita ini diturunkan, Rabu malam upaya konfirmasi masih berlangsung dan belumlah mendapat tanggapannya.