TRIBUNNEWS.COM, PADALARANG - Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Syamsul Ma'arif, berang ketika mengetahui masih bermunculannya minimarket baru.

Padahal, belakangan ini persoalan minimarket di wilayah KBB tengah menjadi sorotan tajam karena maraknya  yang tidak berizin alias ilegal.

"Puluhan minimarket yang lama dan belum memiliki izin saja belum selesai, sekarang malah muncul minimarket-minimarket baru lagi. Enggak bener ini," ujar Syamsul, dengan nada tinggi saat ditemui di Padalarang, Minggu (20/10/2013).

Ia menilai, masalah ini tidak terlepas dari adanya pihak yang melindungi dan memberi lampu hijau agar minimarket baru terus bermunculan. Pihak-pihak yang melindungi dan seolah melegalkan minimarket liar di KBB itu, diduga kuat dilakukan oleh mafia perizinan.

Buktinya, peringatan dari bupati KBB agar manajemen minimarket ilegal itu mengurus perizinan, tak pernah dituruti. Bukannya mengurus perizinan minimarket lama, pengusaha malah mendirikan dan membuka minimarket baru yang juga disinyalir kuat tidak mengantongi izin.

"Ini kan aneh, persoalan minimarket ilegal yang lama belum beres, yang baru justru muncul. Ada apa ini? Apakah ada mafia perizinan minimarket?" ujarnya.

Menurutnya, Pemkab KBB harusnya mencontoh upaya penertiban terhadap minimarket tidak berizin di Kota Bandung dan kabupaten/kota lainnya yang terbilang tegas. Bahkan, proses dari mulai pengaduan sampai eksekusi di lapangan tidak lama.

"Kami minta pemkab tidak segan menutup minimarket yang tidak berizin. Jangan hanya wacana dan sandiwara saja. Buktikan dengan aksi nyata," kata Syamsul.

Di KBB pada tahun 2011, terdapat 71 minimarket yang tidak memiliki izin, sedangkan hingga Minggu, tercatat ada 120 minimarket ilegal yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah KBB. (zam)