Laporan Wartawan Tribun Manado, Riyo Noor

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Pagelaran Asia Pacific Choir Games (APCG) sudah berakhir. Tapi penyelenggara ajang paduan suara internasional itu masih meninggalkan masalah bagi para liaison officer (LO) atau pendamping peserta APCG.

Sekitar 130 LO mengeluh, uang honor sebesar Rp 1,5 juta per orang yang dijanjikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Sulawesi Utara sebagai panitia penyelenggara tak kunjung cair. Jika seluruhnya dijumlahkan, honor yang harus dibayar Rp 195.000.000.

Djafar Buhang asal Boroko, Bolaang Mongondow Utara, termasuk LO yang paling apes. Bukannya menerima haknya, ia malah harus keluar uang pribadi untuk transportasi Boroko- Manado sebesar Rp 600 ribu. Ia sudah tiga kali bolak-balik ke Manado hanya untuk menanyakan kepastian pembayaran honor Rp 1,5 juta tersebut.

"Cuma janji-janji, sudah tiga kali saya bolak-balik uangnya belum ada. Bisa-bisa saya malah nombok," keluh Djafar kepada Tribun Manado, Kamis (5/12/2013).

Terakhir Djafar mengecek siang kemarin. Ia pun menelan kekecewaan. Sekali lagi ia kembali ke Boroko dengan tangan hampa.

Gino Kho, petugas yang menangani transpor APCG pun sama ketusnya. Janji honor yang seharusnya ia terima pada 21 Oktober lalu, hingga 5 Desember belum ia peroleh. Kupingnya tambah panas apalagi banyak rekan LO mengeluh langsung kepadanya.

"Alasannya, kata Disparbud, pakai sistem LS (sistem pembayaran). Mungkin maksudnya LS itu lama sekali," sindir Gino.

Kata dia, wajar bila LO kesal karena kewajiban sudah dijalankan namun hak belum diterima.  Untuk kelengkapan berkas, Gino mengaku sudah melengkapi, ia hanya diminta menandatangani daftar hadir.

Gino sempat menelusuri apa sebenarnya kendalanya. Ternyata berkas para LO untuk pencairan dana tertahan di Disparbud. Untuk pengesahan, biasanya sejumlah PNS di Disparbud bertugas menverifikasi kemudian membubuhkan tanda tangan.

"Alasan mereka, belum semua (LO) yang tanda tangan," sebutnya.

Mario Ben, koordinator LO, heran. Setiap berurusan dengan pemerintah kerap berbelit-belit. Menurut dia, sebenarnya hal-hal seperti itu tak perlu terjadi andai saja ada perencanaan administrasi yang matang. "Masa sudah dua bulan administrasi tidak selesai-selesai?" katanya.

Lanjut Mario, kekesalah para LO tak hanya disampaikan secara lisan. Di media sosial berkembang kecaman-kecaman terhadap panitia APCG. Apalagi informasi dari portal berita menyebut dana APCG yang digelontorkan dari uang rakyat sebesar Rp 9 miliar.

Ia berharap dana honor tersebut lekas cair, apalagi LO yang sebagian besar mahasiswa sudah butuh uang untuk biaya sekolah maupun menghadapi hari besar keagamaan.

Terpisah, Sekretaris Disparbud Sulut Darwin Muksin menyampaikan permohonan maaf menyangkut keterlambatan tersebut. Dinasnya tak bermaksud memperlama pembayaran. Hanya saja ada proses yang harus dilewati untuk mencairkan dana tersebut di bagian keuangan.

"Kita sementara proses, mau SPJ (pertanggungjawaban) dulu," katanya.

Salah satu kendala, untuk menaikkan berkas ke instansi pengelola keuangan harus ditandatangani secara kolektif oleh sejumlah PNS di Disparbud.

"Memang harus diakui teman-teman (PNS) lain aktif, tapi ada juga yang lambat sehingga prosesnya macet," ungkap dia.

Meski begitu, Muksin menjamin pembayaran akan dilakukan sebelum 16 Desember.