TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil prihatin melihat kondisi Rusunawa Cingised, Arcamanik, karena catnya sudah lusuh sehingga harus dicat ulang. Selain itu, harus banyak pohon karena panas dan gersang.

"Saya sebagai arsitek tidak enak melihatnya. Rumah susun itu harus indah dilihat, makanya warna cat harus yang sejuk," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Emil mengatakan Rusunawa Cingised  kini sudah menjadi milik Pemkot Bandung karena sudah diserahterimakan dari Kemenpera ke Pemkot. "Makanya akan diadakan penertiban bagi penghuninya," ujar Emil.

Menurut Emil, yang berhak menghuni rumah susun adalah warga prasejahtera. Mereka yang mampu atau orang kaya, kata Emil, tidak layak tinggal di runah susun sehingga harus segera pindah.

Dikatakannya, penertiban penghuni rumah susun harus dilakukan karena ada laporan yang memiliki mobil dan berpenghasilan tinggi masih tinggal di rusunawa. "Saya akan tertibkan dan usir orang kaya karena kasihan warga prasejahtera menanti," ujar Emil.

Menurut Emil, bulan depan akan diundi yang berhak tinggal di rusunawa dari kalangan guru dan buruh. "Yang daftar jumlahnya mencapai 3.000, sedangkan tempat yang tersedia hanya 192 rumah. Jumlah itu akan dibagi untuk guru, buruh, dan warga biasa," ujar Emil.

Siti Mariam (45), penghuni Rusunawa Cingised, mengaku sudah lima tahun menghuni. "Saya selama lima tahun membetahkan diri saja karena tidak memiliki rumah," ujar Siti kemarin.

Siti, yang tinggal bersama suami dan dua anaknya, berharap ada angkutan dari kawasan rusunawa ke pasar dan pusat keramaian.
"Fasilitas sudah lengkap, hanya jauh ke mana-mana, terasa terisolasi," ujarnya.

Selama lima tahun tinggal di rusunawa, Siti hanya membayar Rp 125 ribu untuk bayar listrik dan air karena belum ada sewa tempat. Sewa tempat belum dipungut karena masih milik pemerintah pusat. "Kalau sekarang sudah diserahkan kepada Pemkot, pasti ada uang sewa. Mudah-mudahan tidak terlalu besar," kata Siti.

Siti meminta Pemkot menyeleksi kembali penghuni rusunawa karena banyak orang kaya menghuni rumah susun. Padahal, kata Siti, masih banyak orang yang membutuhkan, tapi tak kebagian.

Selain menyeleksi penghuni rusunawa, Pemkot pun memiliki program perbaikan rumah kumuh. Program ini mendapat bantuan dari perintah pusat.

"Tahun 2013 Kota Bandung mendapat jatah 425 rumah untuk direnovasi dan tahun 2014 juga akan kembali menerima bantuan dengan jumlah yang sama," ujar Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan rakyat (Kemenpera) RI Agus Sumargianto saat menyerahkan bantun MCK di Pesantren Cijawura, kemarin.

Agus mengatakan setiap unit rumah kumuh mendapat bantuan sebesar Rp 15 juta. Jumlah ini tidak cukup sehingga harus mendapat tambahan dari pemerintah daerah dan pengusaha serta masyarakat yang mampu.

Emil mengatakan, Pemkot Bandung menargetkan perbaikan rumah kumuh  bisa mencapai 1.500 unit yang pendanaannya dari pusat dan APBD Kota Bandung. Pada 2013, rumah yang dibedah sebanyak 425 unit, yang tersebar di empat kecamatan dan sembilan kelurahan dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp 3,187 miliar. (tsm)