Wabup Sumedang Terpaksa Keluar dari Pintu Darurat
Wakil Bupati Sumedang terpaksa keluar dari Gedung DPRD menggunakan pintu darurat.
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM SUMEDANG, – Wakil Bupati Ade Irawan terpaksa keluar dari Gedung DPRD menggunakan pintu darurat, Senin (23/12/2013). Ade yang menunggu surat keputusan (SK) penetapan Bupati Sumedang dari Mendagri ini keluar pintu darurat menuju SMAN 1 Sumedang menyusul adanya aksi unjukrasa dari sebuah ormas.
DPRD sendiri menggelar rapat paripurna keputusan penetapan APBD 2014. Halaman depan DPRD dipenuhi massa yang meminta DPRD menggelar hak angket menyusul adanya tuduhan wakil bupati terlibat tindak pidana korupsi saat menjadi Ketua DPRD Kota Cimahi.
Sebagian pejabat juga menggunakan pintu darurat dari belakang gedung DPRD dan masuk ke SMAN 1. Disana sudah menunggu kendaraan yang membawa para pejabat.
“Penetapan APBD 2014 ini terlambat satu bulan dari jadwal yang ditentukan oleh Permendagri 59 tahun 2007. Seharusnya APBD ini ditetapkan akhir November lalu,” kata Sekretaris Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Nurdin Zen di Dewan.
Terlambatnya penetapan APBD 2014 membuat pencairan tidak bisa dilakukan pada awal Januari 2014. Diperkirakan pencairan APBD 2014 ini seperti tahun-tahun sebelumnya baru bisa dieksekusi sekitar Februari atau Maret.
“DPRD meminta bupati supaya memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi tahapan pembahasan terutama dari sisi waktu seseuai peraturan perundangan,” katanya.
Menurutnya, pembahaasan APBD harus tepat waktu supaya pelaksanaan anggaran berjalan efektif pada awal bulan Januari. “Jadwal penetapan persetujuan RAPBD selambat lambatnya satu bulan sebelum tahu anggaran berakhir,” kata politikus dari Fraksi PPP ini.
Pendapatan APBD 2014 itu mencapai 1,718 triliun. Pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 189 miliar, dana perimbangan Rp 1,466 triliun dan pendapatan lai-lain yang sah Rp 62 miliar.
APBD ini masih seperti tahun sebelumnya juga ludes dipakai belanja pegawai pemerintahan yang mencapai 15 ribu orang. Untuk belanja pegawai itu mencapai Rp 1,071 triliun. “Paling besar masih untuk belanja pegawai yang mencapai Rp 1 triliun lebih,” kata Nurdin. (std)
