Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Steven Greatness
 

Harga Elpiji Naik Picu Inflasi

TRIBUNNEWS.COM  PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengimbau masyarakat tenang dan pelaku usaha tidak melakukan spekulan terhadap harga elpiji non subsidi tabung 12 kilo gram. Meski harganya semula naik sebesar Rp 42 ribu per tabung akhirnya turun menjadi Rp 12 ribu per tabung.

“Jangan ada spekulan, masyarakat kembali tenang bisa manfaatkan dengan baik sesuai kebutuhannya. Kita harap tidak ada spekulan dan pengusaha terapkan harga diluar ketentuan. Jadi apa yang telah menjadi pertimbangan pemerintah semoga terjangkau dan efek minimal,” ujar Christiandy kepada Tribun di rumah dinasnya, Senin (6/1/2014).

Ia bersyukur, Presiden SBY dan pemerintah pusat akhirnya melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga setelah adanya kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kg yang membuat panik masyarakat. Karena diharapkan harga terakhir dapat teerjangkau masyarakat dan tidak adanya spekulan bermain yang dapat mengakibatkan kelangkaan serta harga jual di atas harga yang telah ditentukan pemerintah.

“Memang ini dilematis di satu sisi biaya produksi menurut pertamina tinggi, satu sisi kenaikan itu bisa memicu inflasi, daya beli atau bahkan tingkat kemiskinan masyarakat. Dengan apa yang telah dipertimbangkan, kita dukung agar menjadi jalan keluar terbaik,” katanya.
 
Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak, Andreas Acui Simanjaya menilai kenaikan elpiji jelas akan memicu inflasi . Alasannya kenaikan upah buruh rata-rata 6 persen, dan kenaikan gaji PNS sekitar 6 persen, sedangkan kenaikan elpiji mencapai 8, 4 persen.

“Selain itu biaya kebutuhan makan dan minum akan naik, sehingga pengeluaran pekerja akan menjadi lebih besar hanya untuk biaya makan siang di luar rumah. Sebab rumah makan pasti terkena dampak kenaikan elpiji ini. Pemerintah melalui Pertamina hendaknya jangan lupa janji saat peralihan minyak tanah ke gas elpiji di  mana saat ini dijamin tersedianya gas elpiji,” ujarnya.

Acui menambahkan, upaya pemerintah menanggapi keberatan masyarakat atas kenaikan elpiji 12 kg, justru pola pengambilan keputusan pemerintah tak terkoordinasi dengan baik sehingga keputusan harga yang sudah ditentukan akhirnya harus direvisi.

“Pemerintah seharusnya, sebelum mengeluarkan kebijakan dikaji dulu dari berbagai aspek, bukannya diputuskan dulu baru dikaji. Saya kira pemerintah seharusnya tak kekurangan SDM dalam berbagai bidang. Apindo bersedia membantu pengkajian jika diperlukan pemerintah. Kita punya SDM dan sumber data yang valid sehubungan dengan dunia usaha baik lokal, maupun nasional,” jelas Acui.

Menurut dia, kenaikan harga elpiji 12 kg mengejutkan dunia usaha, terutama pengusaha kecil dan menengah karena merasakan langssung dampak dari kenaikan harga tersebut. Hal demikian belum ditambah PLN secara bertahap sudah menaikkan tarif dasar listrik.

Ketua BPP Hipmi Indonesia Bagian Tengah, Iwan Gunawan, menyatakan rasa syukur dan senang desakan Hipmi agar pemerintah dan pertamina mengevaluasi  kembali kenaikan harga elpiji 12 kg mendapat tanggapan positif.

“Presiden sampai merespon langsung keluhan tersebut, sampai akhirnya harga elpiji bisa diturunkan kembali dengan harga yang wajar. Masalah ini tidak mesti terjadi bahwa barang sudah naik diturunkan lagi kalau semua pihak berkepentingan mau menciptakan komunikasi yang baik disertai niat yang baik,” tuturnya.

Iwan mengharapkan hal serupa tidak terjadi lagi karena menyulitkan masyarakat kecil serta terkesan ada permainan dan membuktikan koordinasi di tingkat pemerintahan sangat lemah. Meski begitu, kenaikan harga elpiji menjadi Rp 12 ribu per tabung setelah revisi, dinilai harganya sudah wajar dan tidak akan memberatkan masyarakat.

“Karena itu dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil bukan untuk memberatkan tapi demi kepentingan semua pihak. Harga murah bukan berarti masyarakat harus boros. Hidup berhemat harus selalu di sampaikan kepada masyarakat, termasuk penggunaan bahan bakar elpiji,” katanya. (sgt)