J

TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR,  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sudah merampungkan rekapitulasi laporan dana kampanye 600 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Makassar dari 12 partai politik peserta Pemilu Legislatif, April 2014.

Pada periode kampanye tahap pertama September hingga Desember 2013, para caleg sudah menggunakan setidaknya Rp 11,5 M untuk sosialisasi di lima daerah pemilihan di 14 kecamatan di Makassar,.

Anggota KPU Sulsel, Mardiana Rusli, Senin (20/1/2014), menjelaskan periode pelaporan adalah laporan dana awal pada 13 Desember, laporan kedua 14 hari sebelum kampanye rapat umum dan laporan ketiga 15 hari setelah pengumuman suara.

Sejumlah konsultan dan pengamat komunikasi politik di Makassar, memprediksi laporan resmi dana kampanye yang disetorkan caleg baru sebagian kecil dari dana ril yang sesungguhnya.

Direktur Duta Politika Indonesia (DPI) Dedi Alamsyah Mannaroi tak begitu terkejut dengan angka Rp 11 miliar yang dihamburkan 600 caleg kota.

Dedi memperkirakan 60 persen dari jumlah itu dipergunakan caleg untuk atribut kampanye seperti baliho.

Memasuki triwulan kedua Dedi memprediksi angka itu akan meningkat sepuluh kali lipat hingga mendekati angka Rp 100 miliar.

"Pertarungan caleg di Makassar itu gila. Bahkan saya mencermati lebih sengit dari pada Provinsi. Di Makassar nyaris semua ketua dan sekretaris partai ikut bertarung," katanya.

Aliran dana kampanye  lebih banyak disedot di belanja atribut, jasa pemasangan, dan konsolidasi tim sukses mulai level kecamatan hingga RT/RW atau tingkat TPS.

"Kalau beli baliho itu ukuran dan uangnya pasti dan terukur, yang tak terukur itu adalah biaya jasa pemasangan oleh tim sukses, bia dua kali lipat dari material," kata Sekretaris DPD Golkar Kota Makassar, Farouk M Betta, kemarin,.

Dedi, yang kemarin mebnjadi konsultan calon wali kota Supomo- Kadir dan PDIP ini, memprediksi setiap caleg harus siap merogoh  kocek dalam-dalam. "Satu kursi di Makassar itu membutuhkan biaya minimal Rp 100 hingga Rp 200 juta. Itu ongkos serangan udara dan serangan darat," jelasnya.

Yang Dedi maksud serangan udara itu seperti baliho dan iklan-iklan di media. Sementara serangan darat itu seperti sosialisasi langsung ketemu konstituen/relawan dan biaya saksi-saksi nantinya.
Bukan Jaminan

Ketua Lembaga Bantuan Teknis Pemilu (LBTP) Nurani Strategic, Nurmal Idrus mengatakan tak ada batasan minimal dana yang digunakan caleg untuk bisa dijamin meraih kursi legislator di Makassar.