Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PNS Pemprov Kepri Dilarang Berpolitik Praktis

Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dilarang berpolitik praktis

Editor: Budi Prasetyo
zoom-in PNS Pemprov Kepri Dilarang Berpolitik Praktis
Gubernur Kepri HM Sani 

Laporan Thomlimah Limahekin, Wartawan Bintannews.com

TRIBUNNEWS.COM TANJUNGPINANG,_Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dilarang berpolitik praktis. Gubernur Kepri HM Sani bahkan menegaskan akan memberi sanksi berupa pemecatan kepada PNS yang akhirnya diketahui terlibat dalam politik praktis selama Pileg nanti.

"Kita tahu Pileg akan digelar 9 April 2014 mendatang. Saya menghimbau kepada seluruh pegawai agar tidak berpolitik praktis," tegas Sani dalam acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2014, di Aula Kantor Gubernur Pulau Dompak, Rabu (5/1) pagi.

Dia menjelaskan, para PNS diharapkan tetap memberikan suara dalam Pileg nanti sesuai dengan pilihan masing-masing. Namun, keterlibatan PNS dalam Pileg hanya terbatas pada bilik suara saat melakukan pencoblosan surat suara dan bukan dalam kampanye-kampanye atau pemasangan baliho-baliho.

"Ini peringatan! Jangan coba-coba terlibat dalam kampanye dan pemasangan baliho! Saya berharap kiranya kita bersih; tidak berbuat macam-macam! Sekarang ada pengawasan yang ketat dari Panwaslu. Jika PNS diketahui berpolitik praktis maka dia akan ditindak tegas," tandas Gubernur Kepri itu lagi.

Larangan terhadap PNS untuk berpolitik praktis sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Menurut Sani, larangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur PNS untuk tidak berpolitik praktis. Dalam peraturan perundang-undangan itu dinyatakan bahwa PNS yang terlibat politik praktis akan diberikan sanksi berupa pemecatan.

Berita Rekomendasi

"Yah, kalau diketahui, PNS tersebut akan kita berhentikan," ungkap Sani.

Gubernur Kepri itu memang menaruh perhatian serius pada pesta demokrasi yang digelar pada 9 April 2014 mendatang. Dia selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan Kepri dan membangun persatuan, persaudaraan serta kebersamaan antara satu dengan yang lainnya.

Selain memberikan himbauan kepada masyarakat, Sani juga selalu berkoordinasi dengan KPU Kepri untuk menyukseskan pesta demokrasi. Dia mengatakan, dalam waktu dekat, Pemprov Kepri dan KPU Kepri tengah menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Saya sudah panggil Kesbangpol dan Disdukcapil. Saya himbau supaya mereka berkoordinasi dengan Disdukcapil kabupaten/kota untuk membuat verifikasi.  Kami juga akan terus melakukan sosialisasi tentang Pileg ini kepada masyarakat. Menjelang Pileg nanti, kami tentu membantu KPU Kepri dalam penyaluran logistik. Pemprov Kepri memang tidak menganggarkan dana khusus untuk Pemilu. Tetapi biaya bahan bakar untuk penyaluran logistik itu tentu bisa ditanggung oleh SKPD bersangkutan," papar Sani. (tom)

Sumber: Tribun Batam
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas