Tribunnews.com, POLEWALI MANDAR  — Hadiria dan Masda, dua siswi bersaudara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dikeluarkan dari sekolahnya karena orangtua mereka memprotes soal dugaan pemotongan dana bantuan siswa miskin (BSM). Mereka sudah tak bersekolah sejak dua bulan lalu.

Sejak dikeluarkan secara sepihak dari sekolahnya, kedua siswi yang berprestasi ini hanya bisa mengurung diri di rumahnya. Sesekali mereka membantu orangtua di dapur atau bermain di dalam rumah.

Kamis (27/2/2014) siang tadi sekitar pukul 15.00 Wita, Hadiria dan Masda didampingi kedua orangtuanya mendatangi gedung DPRD Polewali Mandar di Jalan Andi Depu. Mereka hendak mengadukan pemecatan secara sepihak oleh kepala SD 027 Polewali Mandar.

Hadiria yang menempuh perjalanan sejauh 30 kilometer lebih dari desanya ke gedung DPRD menumpangi motor bersama orangtuanya, Mahamuddin. Mereka kemudian mendatangi Komisi IV DPRD Polewali Mandar.

Di hadapan anggota Komisi IV, Mahamuddin mengadukan ketidakadilan yang dilakukan pihak SD 027. Menurutnya, pihak SD 027 mengeluarkan kedua anaknya, Hadiria dan Masda tanpa alasan yang jelas. Namun dia menduga, pemecatan itu buntut dari protes orangtua, termasuk dirinya, terkait pemotongan dana BSM.

Mahamuddin berharap kedua anaknya bisa bersekolah lagi di sekolah yang lama, SD 027 sebab, lokasinya masih dekat dengan rumah mereka. Jika kedua anaknya dipindahkan ke sekolah lain yang jaraknya cukup jauh bisa menimbulkan masalah baru dan pekerjaan baru bagi keluarganya.

Sekretaris Komisi IV Muh Amin Saeri yang menerima Mahamuddin menyatakan akan melakukan klarifikasi ke SD 027 tekait dikeluarkannya dua siswa tersebut.

Sementara  itu, Fahriruddin, anggota Komisi IV lainnya, menyarankan Hadiria dan Masda disekolahkan di sekolah lain. Alasannya, meski keduanya bisa diperjuangkan kembali ke sekolahnya semula, tetapi tak ada yang menjamin para guru dan kepala sekolah tidak dendam terhadap mereka. Hal itu bisa membuat suasana belajar kedua siswi itu tidak nyaman.

Protes soal dana BSM

Mahamuddin tak mengerti alasan pihak sekolah tiba-tiba mengeluarkan kedua anaknya secara sepihak. Mahamuddin menduga kedua anaknya dikeluarkan gara-gara ia berani mempertanyakan pemotongan bana bantuan BSM yang dianggapnya tidak sesuai aturan.

Mahamuddin menilai wajar jika dia mempertanyakan soal dan BSM. Sebab, seharusnya setiap siswa menerima dana BSM Rp 360.000, tetapi kenyataannya tidak sama sekali.

Menurutnya, pencarian dana BSM memang dilakukan di kantor pos dan uang itu diterima oleh anak didik. Namun, baru sekitar 5 menit uang itu di tangan siswa, sudah diambil kembali oleh guru tanpa alasan yang jelas.

Bahkan, para siswa penerima BSM dilarang menceritakan hal itu ke orangtua mereka.

“Saya diajak guru ke kantor pos mencairkan dana Rp 360.000. Setelah dicairkan, langsung diambil lagi oleh guru. Dan semua siswa penerima BSM diminta agar tidak menceritakan soal dana BSM kepada orangtua atau siapa pun,” ujar Hadiria.