Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

TRIBUNNEWS.COM TAMBOLAKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kedatangan tamu dari Polda Metro Jaya. Setelah melapor diri Kamis (27/2/2014), tim yang beranggota tiga orang polisi penyidik itu melakukan pemeriksaan, Jumat (28/2/2014).

Ketua KPU SBD, Matias Ndelo, membenarkan ada polisi dari Polda Metro Jaya berada di KPU SBD.

"Kemarin yang datang melapor diri satu orang. Hari ini ada tiga orang. Saya tidak tahu nama mereka dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka langsung berurusan dengan Hary Bengu, Kasubag Program dan Data," jelas Matias Ndelo saat ditemui Jumat siang.

Matias enggan berbicara lebih lanjut tentang keberadaan tim Polda Metro Jaya.

Hasil pengamatan Pos Kupang (Tribunnews.com Network) tiga anggota tim Polda Metro Jaya yang dipimpin Kompol Arif selalu berada di ruang kerja Ketua KPU SBD. Di dalam ruangan ada juga Hary Bengu.

Sementara Matias Ndelo dan anggota KPU SBD yang lain sibuk memberi pembekalan relawan pemilu legislatif. Jika sudah tidak sibuk, Matias Ndelo bergabung di ruang kerja anggota KPU SBD lainnya yang letaknya bersebelahan.

Seorang anggota tim Polda Metro Jaya bersama Hary Bengu terpantau ke luar dari ruang kerja ketua KPU SBD sekitar pukul 12.00 Wita.

Kapolres Sumba Barat, AKBP M Ishaq, melalui Kasat Reskrim, Iptu Badawie, ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui ada tim Polda Metro Jaya yang datang.

"Saya belum mendapat informasi. Nanti saya jelaskan kalau sudah dapat informasi," elak Badawie.

Kedatangan tim Polda Metro Jaya diduga terkait kasus Pilkada SBD. Karena jauh sebelumnya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SBD, dr Kornelis Kodi Mete-Drs Daud Lende Umbu Moto (KOnco Ole Ate) melaporkan pasangan Markus Dairo Talu, SH-Drs Dara Tunggu Kaha (MDT-DT) ke Polda Metro Jaya.

Laporan yang diwakili kuasa hukum KONco Ole Ate, Petrus Selestinus itu terkait dugaan penggunaan dokumen palsu kala sidang sengketa Pemilukada SBD digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimenangkan MDT-DT dan sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu.

Surat KPU Pusat
Matias Ndelo mengakui telah menerima surat KPU Pusat yang isinya permintaan penegasan pengusulan Bupati dan Wakil Bupati SBD terpilih oleh KPU SBD.

"Kami sudah terima surat tapi pleno yang membuat keputusan. Anggota KPU SBD belum lengkap, ada yang sedang bertugas ke luar daerah," kata Matias Ndelo.

Ia menjelaskan, surat KPU Pusat dimaksud menindaklanjuti surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Sewaktu pertemuan di Jakarta, tanggal 16 Februari lalu, kami sudah tegaskan sikap kami bahwa tidak ambil bagian dalam kasus pilkada SBD karena proses hingga keputusan yang dihasilkan kami tidak tahu. Kami ingin fokus menyukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini kami tegaskan dalam pertemuan yang juga dihadiri unsur KPU Pusat, KPU NTT, Bawaslu, Polri dan Depdagri," tandas Matias Ndelo.

Mengenai sikap KPU SBD menanggapi surat tersebut, Matias Ndelo mengatakan ditentukan dalam rapat pleno nanti.