TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Bontang Adi Darma kompak menolak proyek pemipaan gas dari Bontang ke Jawa, atau yang lebih dikenal dengan Proyek Kalija (Kalimantan-Jawa).

Ditemui Selasa (18/3/2014), Awang menegaskan kembali penolakannya. Pemipaan gas dari Bontang ke Jawa disebut Awang bertentangan dengan kebijakan nasional yang menetapkan Kaltim sebagai lumbung energi nasional.

"Kaltim ditetapkan sebagai lumbung energi nasional. Artinya, gas, batubara dan lainnya harus diproses dan dipergunakan untuk Kaltim dulu, baru dikirimkan ke daerah lain. Kalau langsung dipipakan ke Jawa, tentu ini bertentangan dan kita konsisten menolak," tegas Awang.

Awang mengaku telah mengkhawatirkan bakal ditariknya sumber energi Kaltim ke Jawa melalui pemipaan.

"Bukan gasnya yang dibawa pakai pipa seperti yang saya khawatirkan selama ini. Akhirnya yang menikmati gas Kaltim itu industri dan PLN di Jawa. Kita sendiri masih kekurangan," ujarnya.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Kaltim, Awang mengaku telah menyampaikan penolakan terkait pipanisasi tersebut di berbagai forum nasional.

"Saya selalu konsisten menolak. Di berbagai forum dan rapat nasional selalu saya sampaikan," bebernya.

Namun, Awang mengaku baru mengetahui informasi dilanjutkannya Proyek Kalija dari media.

"Saya baru tahu dari pers, jadi saya jawab dulu di pers. Karena, selama ini kami (Pemprov) tidak ada dilibatkan soal ini. Saya sudah cek ke Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) apa kita ada diberitahu. Tapi kata Distamben, tidak ada pemberitahuan," kata Awang, yang saat itu langsung memanggil Kepala Distamben Kaltim, Amrullah.

Secara tertulis, Proyek Kalija belum mengajukan perizinan maupun meminta rekomendasi ke Pemprov Kaltim.

"Belum ada secara tertulis baik itu mengajukan izin atau minta rekomendasi Gubernur. Tapi saya tegas menolak," tegas Awang.

Kaltim, lanjut Awang, jelas mengalami kerugian jika Proyek Kalija tersebut terwujud.

"Jelas rugi. Kita mau mengembangkan industri di Kaltim seperti di Maloy dan Bontang jadi kacau. Harusnya, batubara kita tahan di Maloy, dan gas ditahan di Bontang untuk diproses lebih lanjut dulu. Kalau semua langsung keluar tanpa diproses di daerah, kita yang rugi. Boleh gas keluar Bontang, tapi harus pakai kapal, bukan dipipakan," jelasnya.

Terpisah, Wali Kota Bontang Adi Darma mengaku sudah didatangi beberapa elemen masyarakat Bontang yang menolak Proyek Kalija tersebut.