KPU Sumsel Anggarkan Rp 9 Miliar untuk Pilpres
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana Rp 9 miliar dalam rangka gelaran pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang.
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana Rp 9 miliar dalam rangka gelaran pelaksanaan Pilpres 9 Juli mendatang.
Sekretaris KPU Sumsel Daud HN membenarkan, terkait anggaran tersebut setelah dinyatakan hasil rapat KPU Seluruh Provinsi Indonesia, termasuk KPU Sumsel di KPU RI tanggal 15 Mei lalu tentang anggaran pemilihan presiden (Pilpres).
Dikatakannya, untuk Sumsel sisa anggaran pemilihan legislatif (pileg) akan digunakan untuk pelaksanaan Pilpres dimana total anggaran yang diterima KPU Sumsel dari APBN 2014 adalah Rp 18 dimana sebagian telah digunakan untuk pelaksanaan pileg dan sisanya Rp 9 miliar akan di pakai untuk Pilpres.
“Jadi anggaran Rp 18 Miliar itu sudah termasuk anggaran pilpres, itu untuk satu tahun anggaran, jadi sisanya masih Rp 9 miliar itu yang akan kita gunakan untuk pilpres di Sumsel,” ungkap Daud, Minggu (18/5/2014).
Anggaran sisa Rp 9 miliar selain untuk persiapan pilpres termasuk untuk pengadaan logistik pilpres namun untuk logistik nantinya tidak semua provinsi yang menanggung anggaran juga akan ditanggung KPU pusat juga.
“Misalnya untuk pengadaan surat suara itu pengadaannya pusat sama kayak kemarin dan kita hanya sampul formulir saja,” terangnya.
Ia berharap anggaran Rp 9 Miliar tersebut diperkirakan cukup untuk pelaksanaan pilpres di Sumsel. Kalaupun ada kekurangan baru akan diajukan ke KPU pusat.
Sementara itu KPU RI memastikan tidak akan meminta tambahan anggaran dari pemerintah untuk pengadaan logistik maupun kebutuhan honor penyelenggara untuk pilpres. Anggaran untuk KPU sebesar Rp 14,4 triliun memang untuk pileg dan pilpres.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, anggaran untuk KPU sebanyak 62 persen digunakan untuk honorarium petugas baik pileg maupun saat pilpres. Menurutnya, pada pileg lalu KPU berhasil melakukan penghematan anggaran di beberapa kegiatan atau pos yang direncanakan seperti rekapitulasi, sosialisasi dan pengadaan logistik.
"Bisa lebih rendah dari pagu yang ada. Saat pileg logistik bisa kita hemat 50 persen karena dari Rp800 miliar dana, yang terpakai hanya Rp 400 miliar. Itu karena kita lakukan penawaran lebih hemat," pungkasnya.