TRIBUNNEWS.COM. AIRMADIDI - Pemeriksaan kesehatan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta menelan biaya masing-masing sekitar Rp 75 juta. Alat-alat kesehatan canggih digunakan dokter-dokter ahli  untuk mengecek kesehatan para calon pemimpin bangsa itu.

 Namun ironisnya, di pinggirankotadi Sulawesi Utara, masih terdapat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang terbengkelai. Dokter jarang datang ke puskesmas tersebut. Warga pun terpaksa harus kekotauntuk berobat.

 Satu di antaranya adalah  Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes), Desa Danuru, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang terletak di tepi jalan raya antara Desa Pandu dan Likupang ini mulai termakan usia. Dindingnya yang bercat putih mulai terkelupas hingga tampak dinding semennya.

 Kayu-kayu pada pintu dan jendela mulai lapuk, beberapa bagian sudah mulai rusak.Adatiga jendela yang berada di dekat pintu masuk. Satu diantaranya telah pecah sebagian. Hanya ditambal dengan triplek ala kadarnya.

 "Jendela ini pecah entah kenapa, kemudian saya tutup dengan menggunakan tripleks agar anak-anak tidak masuk,"ujar Jansen Mait, warga Desa Darunu, Kecamatan Wori Minahasa Utara (Minut), Selasa (25/5/2014).

Sedangkan jendela yang menjadi ruang dokter atau bidan menggunakan ada bilik tersendiri terbuat dari tripleks.

 Saat masuk ke dalam, lantainya yang menggunakan keramik putih terdapat tiga buah meja dari kayu beserta beberapa kursi yang terbuat dari kayu dan plastik. Di bangunan ini terdapat dua kamar. Satu kamar digunakan untuk dokter atau perawat, terkunci rapat. Sedangkan kamar lainnya terdapat tempat tidur untuk memeriksa pasien.

 Di langit-langit ruangan sudah bolong, sehingga terlihat kayu dan sengnya. "Pintu belakangnya tidak bisa ditutup, sehingga diganjal pakai meja," kata Richard Kamuraan, warga Darunu lainnya.

 Pria berusia 67 tahun ini menambahkan, Puskesdes ini telah lama berdiri, lebih dari 10 tahun lalu. Sejak itu sudah beberapa kali pergantian bidan yang memberikan pelayanan di Puskesdes tersebut. "Saat ini dalam seminggu bidannya dua atau tiga kali datang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

 Pada saat ada pelayanan banyak masyarakat yang datang memeriksakan kesehatannya. "Kalau dokter datangnya sebulan sekali. Saat dokter datang ada penimbangan bayi, pemeriksaan ibu hamil dan pengobatan bagi warga yang kesehatannya terganggu," ujarnya.

 Jumlah KK yang terdapat di Desa Darunu berjumlah sekitar 250 KK, dengan jumlah penduduk sekitar 600 jiwa.

 Sementara itu, Jansen Mait berpendapat memang alangkah baiknya jika bidan di Puskesdes selalu ada setiap hari. Sehingga jika ada warga yang sakit bisa langsung mendapatkan pertolongan.

 "Biarpun hanya pertolongan pertama, tapi jika ada bidan yang tinggal akan semakin mudah mendapatkan pertolongan,"ujarnya yang dibenarkan Richard.

 Untuk itu ia berharap agar Puskesdes di desanya bisa direnovasi oleh pemerintah, sehingga ada bidan yang tinggal didesanya. "Kalau ada bidan yang tinggal di desa, warga yang membutuhkan pertolongan bisa segera dilayani. Sebab selama ini kalau sakit harus pergi keManado," tuturnya.

 Sedangkan di Desa Bulo yang letaknya bersebelahan dengan Desa Darunu warga menuturkan bidan yang datang ke klinik desa seminggu sekali. "Seminggu sekali datangnya," ungkap seorang ibu.

 Untuk itu ia berharap agar ada bidan yang datang setiap hari. "Lebih bagus kalau datang setiap hari," ungkapnya.

 Keterangan berbeda disampaikan oleh Hukum Tua Desa Bulo, Jeremikus Damare yang mengungkapkan bidan yang datang ke desa seminggu tiga kali. Hal ini karena bidannya sedang hamil muda, makanya ia memaklumi kalau datangnya tidak setiap hari. "Tapi dahulu datangnya setiap hari," ujarnya.

 Ia mengungkapkan warganya yang terdiri dari 238 KK dengan jumlah penduduk 800 jiwa, kalau terganggu kesehatannya lebih senang berobat keManado. Meski sudah diimbau untuk memanfaatkan bidan yang ada.

 Sementara itu, Warga Desa Lantung mengeluhkan kondisi Puskesmas Pembantu di Desa tersebut yang rusak parah. Sejak rusaknya Puskesmas tersebut, warga mengaku hanya memakai obat generik yang dibeli di warung serta obat tradisional.

 Theo Muthia, warga Desa Lantung mengatakan, warga yang sakit terpaksa beli obat generik di warung. "Padahal bila ada Puskesmas, tentunya obat gratis," kata dia.Adapula warga yang sakit, memilih pergi ke tukang pijit atau mengkonsumsi obat dari akar-akaran. Warga memang tak punya pilihan lain, karena jarak menuju Puskesmas Wori cukup jauh.

 Menurutnya, warga sudah berulangkali minta pemerintah memperbaiki puskesmas tersebut.

Pantauan Tribun Manado, di Desa Lantung, Puskesmas Pembantu disanayang berada di tengah Desa sudah cukup lama tak difungsikan. Keberadaannya seperti sudah dilupakan warga Desa tersebut. Plang Puskesmas masih terpasang di halaman, nampak kusam serta tulisannya sudah tak terbaca jelas.

 Rumput di halaman itu sudah tak terawat, banyak yang telah merambat ke ruangan. Yang paling parah adalah bangunan tersebut. Dipenuhi rayap, bangunan itu terancam roboh. Jika malam, bangunan tersebut menjadi angker.

 Kepala Puskesmas Wori Joice Maramis ketika dikonfirmasi membenarkan rusaknya tiga Puskesmas Pembantu tersebut. "Memang kondisinya rusak parah," kata dia.

 Menurut Joice, pihaknya berkebijakan menghentikan pelayanan kesehatan disanakarena kondisi bangunan yang rusak parah. Selain infrastruktur, Joice membeber, masalah lainnya adalah minimnya tenaga dokter serta bidan. "Itu masalah yang umum di sini," katanya.

 Kepala Dinas Kesehatan Sandra Rotty mengakui ketidaklayakan Puskesmas pembantu di tiga Desa itu. "Kami sudah usulkan di APBD Perubahan," katanya.

 Kekurangan Perawat dan Bidan

 Kabupaten Minahasa keseluruhan mempunyai 21 Puskesmas yang tersebar di hampir semua wilayah kabupaten ini. Kondisi semua Puskesmas ini masih berfungsi dengan baik.

 "Pasti semua berfungsi, karena kalau tidak bagaimana nanti kondisi masyarakat sekitar," ujar Kepala Dinas Kesehatan, Yuliana Kaunang, Selasa (27/5/2014).

 Dikatakannya, komitmen Pemkab untuk memprioritaskan pembangunan tahun ini benar-benar dilakukan. Seperti pembangunan empat puskemas baru dan penambahan 11 dokter PTT yang disebar di Puskemas yang membutuhkan dan dibiayai oleh Pemkab Minahasa.

 " Empat Puskesmas yang dibangun itu sebenarnya, Puskesmas lama. Tapi bangunan lama dihancurkan dan dibangun baru. Minahasa beberapa tahun ke depan lakukan moratorium PNS, jika nanti tunggu pengangkatan, akan lama. Sehingga pak Bupati mengambil kebijakan mengangkat dokter PTT yang dibiayai oleh APBD," ujarnya.

 Dengan ketersediaan dokter PTT tersebut, Yuliana memastikan tak ada kekurangan dokter di setiap Puskesmas. Namun untuk tenaga perawat dan bidan, memang masih kekurangan. "Tak ada alasan Puskesmas tak ada dokter. Saat ini, rata-rata Puskesmas dihuni dua dokter. Namun untuk perawat dan bidan kami masih merencanakan untuk penambahan," tutut Yuliana.

 Pernyataan Yuliana ini diperkuat oleh beberapa pernyataan warga Minahasa, seperti di Kecamatan Kombi, Langowan, Tompaso dan Tondano. Menurut pengakuan sejumlah warga tersebut, Puskemas di daerah mereka masih berfungsi dengan baik.