TRIBUNNEWS.COM,BLITAR - Sedikitnya 500 orang yang tergabung pada LSM komite rakyat pemberantasan korupsi (KRPK) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Senin (2/6) siang.

Selain memberikan data-data soal kasus dugaan korupsi, pendemo juga mengado kajari yang baru, dengan batal, celana dalam (CD) perempuan, dan BH.

Mereka datang ke kantor kejaksaan, dengan berjalan kaki dan diawali berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan (TMP).

ambil ber-yel-yel selama dalam perjalanan,  massa juga membentangkan spanduk yang berisi kritikan, antara lain, "Gila, dana orang miskin dan orang sakit dikorupsi, seret pejabat korupsi di Blitar".

Tiba di kantor kejaksaan, pendemo yang terdiri laki-laki dan perempuan itu tak bisa masuk karena dihadang petugas di depan pintu masuk.

Akhirnya, mereka berorasi di luar pagar sambil membentangkan spanduk, dan menunjukkan bantal, CD, BH yang diikatkan para pipa paralon.

"Selama ini kejaksaan tak serius menangani berbagai kasus korupsi. Seperti, kasus korupsi tukar guling aset pemkab (Jatilengger) dari dulu hanya menetapkan dua  tersangkanya. Sementara, aktor intelektualnya sama sekali tak tersentuh. Padahal semua orang tahu, siapa yang membuat kebijakan itu. Kami minta kajari yang baru berani menyeretnya," papar Trianto dalam orasi.

Terkait pergantian kajari yang baru, dari TR Silalahi SH ke Dade Ruskandar SH, Trianto khawatir akan mewarisi kinerjanya.

Karena itu, ia menyindirnya dengan mengado bantal, CD, dan BH.

Maksudnya, agar kajari yang baru tak sampai menirunya. Karena kajari yang baru belum datang, maka bantal, CD dan BH itu dicantolkan di bawah logo Adiyaksa.

Beberapa menit kemudian, bantal itu diambil dan dibakarnya, sedang CD dan BH tetap dicantolkan di bawah logo Adiyaksa tersebut.

"Ini merupakan pesan moral, agar kajari yang baru tak terlena dan hanya tidur-tiduran terhadap penanganan kasus-kasus korupsi, seperti kajari sebelumnya. Kami minta, pak kajari yang baru harus tegas dan berani, bukan bencong," tegas M Trianto, koordinator aksi ini.

Setelah berorasi sekitar 30 menit, pendemo ditemui Yudi Istono SH, Kasi Pidsus.

Menanggapi kritikan pendemo, ia berjanji akan lebih proaktif terhadap penanganan kasus-kasus yang diungkap para pendemo tersebut.

"Seperti kasus Jatilenger, kami akan melakukan pengembangan lagi setelah menetapkan dua tersangkanya. Kami juga senang kalau kinerja kami ini dikontrol," ujar Yudi.

Sebelum Yudi meninggalkan pendemo, Trianto menyerahkan data soal kasus dugaan pemotongan dana jaminan persalinan (Jampersal), Jamkesmas, dan Jamkesda di RSUD
Ngudi Waluyo, Wlingi, yang terjadi selama tahun 2011, 2012, dan 2013.

Menurutnya, besaran pemotongan itu berkisar 3 sampai 5 persen.

"Dugaan kami, dari pemotongan ketiga program itu mencapai Rp 5 miliar. Itu berdasarkan hasil audit BPK, tolong kajari berani mengusutnya" ungkapnya.