TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Pekerja seks komersial (PSK) Dolly tidak habis pikir tentang kebijakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang didukung Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, untuk menutup lokalisasi Dolly. Sebab 12 gubernur Jatim, dan 17 wali kota Surabaya sebelumnya tidak pernah mempersoalkan keberadaan Dolly.

"Jatim sejak dipimpin RM Tumenggung Ario Soerjo hingga Imam Utomo, dan Surabaya sejak dipimpin Radjamin Nasution hingga Bambang DH, tak pernah persoalkan Dolly. Apa ini hanya karena upaya pencitraan Risma dan Soekarwo?" kata seorang PSK dalam sebuah dialog di pentas teater berjudul "Dolly Riwayatmu Kini", yang digelar di Surabaya, Sabtu (14/6/2014).

Perbincangan yang dilakukan tiga orang PSK di lobi sebuah wisma di Dolly itu juga membahas bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur soal urusan moral warganya.

"Urusan moral biar kami sendiri yang urus, wong pemerintah saja moralnya masih bejat, ada yang masih suka korupsi, dan banyak yang masih suka jajan perempuan," kata salah seorang PSK.

Di akhir dialog, ketiganya berkomitmen untuk melawan kebijakan Pemkot Surabaya dalam penutupan lahan rezeki mereka yang sudah puluhan tahun.

"Pemerintah mengira kita ini tidur, pemerintah sudah menabuh genderang perang, kita harus melawan," ajak salah seorang PSK.

Pementasan teater itu adalah media protes pekerja lokalisasi atas kebijakan penutupan. Dengan dibingkai pertunjukan teater, Ketua Front Pekerja Lokalisasi Dolly, Saputra, berharap, pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa lebih utuh.

"Bahasa perlawanan melalui wadah kesenian juga menjadi bentuk upaya menyampaikan aspirasi para PSK dan pekerja lokalisasi denga cara lebih santun dan terhormat," jelasnya.

Para pemain teater ini, murni terdiri dari kalangan PSK, warga, PKL lokalisasi, serta pelayan wisma di lokalisasi tersebut. Selain mengambil setting lobi wisma Dolly. Setting lokasi juga mengambil lantai 2 wisma yang digambarkan sebagai Balaikota Surabaya. (Achmad Faisal)