TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Sejumlah pejabat RW di kawasan lokalisasi Dolly mengancam akan meletakkan jabatannya, apabila pemkot benar-benar merealisasikan rencana penutupan.

Jika hal ini terjadi, tentu banyak pihak yang dirugikan karena pelayanan hak-hak sipil masyarakat setempat akan terganggu.

Di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan yang merupakan tempat beroperasinya praktik prostitusi Dolly dan Jarak, terdapat lima RW.

Menurut Sutohari, Ketua RW 11, niat untuk mundur dipicu karena tidak adanya sosialisasi dan pendekatan dari otoritas-otoritas terkait seperti Wali Kota Surabaya, Gubernur Jatim, serta Kementerian Sosial.

Dia berkata, kalaupun ada yang mendukung penutupan, itu hanya berasal dari segelintir ketua RT. "Kami akan mengembalikan stempel RW, kalau lokalisasi benar-benar ditutup," ujar Sutohari, Selasa (17/6/2014).

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono menyebutkan bahwa ancaman itu juga telah disampaikan para ketua RW saat melakukan dengar pendapat di gedung DPRD Surabaya.

Mengetahui ancaman itu, dia memohon agar para ketua RW tidak serius, karena sesaat lagi Pilpres.

Dia khawatir, apabila para pejabat RW benar-benar mundur, agenda coblosan itu akan terganggu.

"Mereka mengancam akan mundur dari jabatannya dan tidak lagi mengurusi warga. Karena selama ini juga tidak pernah diajak bicara oleh pemkot, untuk mencari solusi yang terbaik," kata Baktiono.